DPR Dorong UMKM Punya Akses Permodalan yang Mudah dan Aman

"Miris kita mendengar masih banyak UMKM atau masyarakat kecil kita dikejar kejar para peminjam online (pinjol), rentenir, dan para peminjam ilegal yang sampai sampai melibatkan debt collector. Apalagi di saat seperti sekarang ini, di masa pandemi yang masih menyisakan ketidakpastian membuat usaha mereka pun sulit berkembang karena daya beli lesu dan adanya pembatasan sosial. Alhasil, pendapatan mereka menurun dan utang melilit di depan mata; bahkan ekstremnya sampai bangkrut. Nauzubilahminzalik, semoga tidak ada yang terjadi di Pacitan ini ya, Alahuma Amin," tuturnya.

Dari jaring aspirasi yang sudah dilaksanakan sejauh ini, kata Ibas,ada tiga tantangan yang kerap disampaikan langsung oleh para pelaku UMKM, yakni akses pembiayaan, akses pemasaran yang terbatas, dan tantangan adopsi teknologi yang minim.

Untuk akses pembiayaan, kata dia, UMKM perlu kepastian akses pembiayaan sebagai bagian dari inklusi keuangan, selain tentunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejak era Presiden SBY telah ada dan terus ditingkatkan.

Kemudian, untuk akses pemasaran yang terbatas, UMKM perlu perluasan akses pasar, termasuk keterlibatan dalam organisasi dan kemitraan usaha. Terakhir, soal pemanfaatan atau adopsi teknologi yang minim, UMKM memerlukan akses dan pelatihan untuk penguatan SDM usaha.

Lalu, kata dia, untuk menjaring aspirasi pelaku usaha untuk mendapatkan keuangan inklusif (pro rakyat) dan demi menuju kesejahteraan keadilan sosial, hadirnya acara ini tidak lain untuk melakukan sosialisasi integrasi ekosistem ultra mikro yang berkolaborasi dengan BUMN seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia), PNM (Permodalan Nasional Madani), dan Pegadaian dalam rangka menjawab tantangan tersebut dan untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan status sehat, legal, dan aman.