Krisis Angka Kelahiran Ancam Dunia
Jum'at, 04 Juni 2021 - 05:49 WIB
"Dulu China terjadi kelebihan anak, sehingga ada larangan bahwa keluarga tidak boleh punya lebih dari dua anak. Orang juga dilarang hamil. Sekarang malah China mengalami krisis tingkat kelahiran. Untuk Indonesia, maka pemerintah harus benar-benar bersiap dan berbenah," ujar Napsiyah, di Jakarta, kemarin.
Dia berpandangan, tingkat krisis kelahiran serta keseimbangan jumlah penduduk di sebuah negara termasuk Indonesia juga sangat berhubungan erat dengan pemenuhan kesejahteraan setiap warga mulai dari keluarga. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan bonus demografi Indonesia.
Jika prediksi BKKBN tingkat krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi, maka akan ada sekitar hampir 50% warga lanjut usia (lansia) dibandingkan generasi milenial (young generation). Bahkan, itu bisa terjadi sebelum 2036.
Karenanya, Napsiyah menyatakan, seyogianya Indonesia bukan hanya mempersiapkan atau menjalankan berbagai program bagi generasi milenial produktif.
Tapi, Indonesia harus sesegera mungkin menyiapkan regulasi dan berbagai program bagi warga lansia untuk produktif sebelum puncak bonus demografi. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat yang menjadikan warga lansia lebih produktif.
“Ada banyak contoh di Indonesia yang sudah pensiun atau lansia, tapi masih produktif. Misalnya Pak Jusuf Kalla, dan lain-lain. Karena kalau korelasi kesejahteraan, para lansia akan terpuruk dengan bonus demografi, yang ujung-ujungnya tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam," ucap Napsiyah.
Baca juga: Ini Penyebab Jatuhnya Teknologi Sensitif AS ke Tangan China
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Omas Bulan Samosir juga berpendapat bahwa krisis tingkat kelahiran dimungkinkan terjadi di Indonesia mulai sekitar empat dekade ke depan atau periode 2065-2070. Dalam kondisi tersebut, tingkat kelahiran (fertilitas) lebih rendah daripada tingkat kematian (mortalitas).
“Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi negatif,” katanya.
Omas berpandangan, kebijakan kependudukan masih berfokus pada penurunan tingkat kelahiran, terutama di daerah-daerah yang tingkat kelahirannya dianggap tinggi.
“Menurut ilmu demografi, tingkat kelahiran di Indonesia sedang. Tingkat kelahiran tinggi jika angka fertilitas total lebih dari lima anak per perempuan. Dan saat ini cara pandang orang Indonesia masih menganut paham pronatalis. Artinya, dua anak tidak cukup,” paparnya.
Omas mengutip hasil studi Rajagukguk (2010) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu). Artinya, dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu) diperlukan.
“Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan tingkat kelahiran tertentu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dia menuturkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum diarahkan untuk mencegah krisis tingkat kelahiran seperti yang dialami negara lain. Hal ini terjadi karena masih fokus kepada penurunan tingkat kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga.
Dia berpandangan, tingkat krisis kelahiran serta keseimbangan jumlah penduduk di sebuah negara termasuk Indonesia juga sangat berhubungan erat dengan pemenuhan kesejahteraan setiap warga mulai dari keluarga. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan bonus demografi Indonesia.
Jika prediksi BKKBN tingkat krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi, maka akan ada sekitar hampir 50% warga lanjut usia (lansia) dibandingkan generasi milenial (young generation). Bahkan, itu bisa terjadi sebelum 2036.
Karenanya, Napsiyah menyatakan, seyogianya Indonesia bukan hanya mempersiapkan atau menjalankan berbagai program bagi generasi milenial produktif.
Tapi, Indonesia harus sesegera mungkin menyiapkan regulasi dan berbagai program bagi warga lansia untuk produktif sebelum puncak bonus demografi. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat yang menjadikan warga lansia lebih produktif.
“Ada banyak contoh di Indonesia yang sudah pensiun atau lansia, tapi masih produktif. Misalnya Pak Jusuf Kalla, dan lain-lain. Karena kalau korelasi kesejahteraan, para lansia akan terpuruk dengan bonus demografi, yang ujung-ujungnya tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam," ucap Napsiyah.
Baca juga: Ini Penyebab Jatuhnya Teknologi Sensitif AS ke Tangan China
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Omas Bulan Samosir juga berpendapat bahwa krisis tingkat kelahiran dimungkinkan terjadi di Indonesia mulai sekitar empat dekade ke depan atau periode 2065-2070. Dalam kondisi tersebut, tingkat kelahiran (fertilitas) lebih rendah daripada tingkat kematian (mortalitas).
“Hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi negatif,” katanya.
Omas berpandangan, kebijakan kependudukan masih berfokus pada penurunan tingkat kelahiran, terutama di daerah-daerah yang tingkat kelahirannya dianggap tinggi.
“Menurut ilmu demografi, tingkat kelahiran di Indonesia sedang. Tingkat kelahiran tinggi jika angka fertilitas total lebih dari lima anak per perempuan. Dan saat ini cara pandang orang Indonesia masih menganut paham pronatalis. Artinya, dua anak tidak cukup,” paparnya.
Omas mengutip hasil studi Rajagukguk (2010) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu). Artinya, dalam jangka panjang pertumbuhan penduduk (tingkat kelahiran tertentu) diperlukan.
“Oleh karena itu, Indonesia perlu menetapkan tingkat kelahiran tertentu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dia menuturkan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum diarahkan untuk mencegah krisis tingkat kelahiran seperti yang dialami negara lain. Hal ini terjadi karena masih fokus kepada penurunan tingkat kelahiran dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga.
Lihat Juga :