Krisis Angka Kelahiran Ancam Dunia
Jum'at, 04 Juni 2021 - 05:49 WIB
Apakah krisis kelahiran tersebut berimbas juga ke Indonesia? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan akan ada tambahan hingga 500.000 kelahiran baru pada awal 2021. Biasanya di Indonesia terdapat 4-5 juta kelahiran per tahun. Dengan begitu, angka kelahiran di Indonesia naik sebesar 10% karena adanya putus pakai kontrasepsi.
Pakar kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Napsiyah Ariefuzzaman menilai, krisis tingkat kelahiran di sejumlah negara di dunia seyogianya juga diwaspadai Indonesia. Apalagi, konteks Indonesia dari sisi jumlah penduduk dengan China hampir sama dengan Indonesia. Napsiyah membeberkan, China pernah memiliki tingkat keluarga yang banyak anak. Akhirnya, sekitar 10 atau 15 tahun lalu China menerapkan regulasi kepada warganya hanya diperbolehkan memiliki dua anak, dan jika lebih dari itu, maka terancam hukuman.
Di Indonesia, kata Napsiyah, kini masih digalakkan kampanye "dua anak cukup", tetapi ada adagium banyak "banyak anak, banyak rezeki". Karenanya, menurut dia, perkiraan BKKBN bahwa krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi tentu tidak boleh dianggap biasa saja. Musababnya, bisa jadi kondisi di China terjadi lebih cepat di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki program KB meski lebih soft daripada China.
"Dulu China terjadi kelebihan anak, sehingga ada larangan bahwa keluarga tidak boleh punya lebih dari dua anak. Orang juga dilarang hamil. Sekarang malah China mengalami krisis tingkat kelahiran. Untuk Indonesia, maka pemerintah harus benar-benar bersiap dan berbenah," ujar Napsiyah, di Jakarta, kemarin.
Dia berpandangan, tingkat krisis kelahiran serta keseimbangan jumlah penduduk di sebuah negara termasuk Indonesia juga sangat berhubungan erat dengan pemenuhan kesejahteraan setiap warga mulai dari keluarga. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan bonus demografi Indonesia.
Jika prediksi BKKBN tingkat krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi, maka akan ada sekitar hampir 50% warga lanjut usia (lansia) dibandingkan generasi milenial (young generation). Bahkan, itu bisa terjadi sebelum 2036.
Karenanya, Napsiyah menyatakan, seyogianya Indonesia bukan hanya mempersiapkan atau menjalankan berbagai program bagi generasi milenial produktif.
Tapi, Indonesia harus sesegera mungkin menyiapkan regulasi dan berbagai program bagi warga lansia untuk produktif sebelum puncak bonus demografi. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat yang menjadikan warga lansia lebih produktif.
“Ada banyak contoh di Indonesia yang sudah pensiun atau lansia, tapi masih produktif. Misalnya Pak Jusuf Kalla, dan lain-lain. Karena kalau korelasi kesejahteraan, para lansia akan terpuruk dengan bonus demografi, yang ujung-ujungnya tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam," ucap Napsiyah.
Pakar kesejahteraan sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Napsiyah Ariefuzzaman menilai, krisis tingkat kelahiran di sejumlah negara di dunia seyogianya juga diwaspadai Indonesia. Apalagi, konteks Indonesia dari sisi jumlah penduduk dengan China hampir sama dengan Indonesia. Napsiyah membeberkan, China pernah memiliki tingkat keluarga yang banyak anak. Akhirnya, sekitar 10 atau 15 tahun lalu China menerapkan regulasi kepada warganya hanya diperbolehkan memiliki dua anak, dan jika lebih dari itu, maka terancam hukuman.
Di Indonesia, kata Napsiyah, kini masih digalakkan kampanye "dua anak cukup", tetapi ada adagium banyak "banyak anak, banyak rezeki". Karenanya, menurut dia, perkiraan BKKBN bahwa krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi tentu tidak boleh dianggap biasa saja. Musababnya, bisa jadi kondisi di China terjadi lebih cepat di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki program KB meski lebih soft daripada China.
"Dulu China terjadi kelebihan anak, sehingga ada larangan bahwa keluarga tidak boleh punya lebih dari dua anak. Orang juga dilarang hamil. Sekarang malah China mengalami krisis tingkat kelahiran. Untuk Indonesia, maka pemerintah harus benar-benar bersiap dan berbenah," ujar Napsiyah, di Jakarta, kemarin.
Dia berpandangan, tingkat krisis kelahiran serta keseimbangan jumlah penduduk di sebuah negara termasuk Indonesia juga sangat berhubungan erat dengan pemenuhan kesejahteraan setiap warga mulai dari keluarga. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan bonus demografi Indonesia.
Jika prediksi BKKBN tingkat krisis tingkat kelahiran Indonesia masih 50 tahun lagi, maka akan ada sekitar hampir 50% warga lanjut usia (lansia) dibandingkan generasi milenial (young generation). Bahkan, itu bisa terjadi sebelum 2036.
Karenanya, Napsiyah menyatakan, seyogianya Indonesia bukan hanya mempersiapkan atau menjalankan berbagai program bagi generasi milenial produktif.
Tapi, Indonesia harus sesegera mungkin menyiapkan regulasi dan berbagai program bagi warga lansia untuk produktif sebelum puncak bonus demografi. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain seperti Kanada dan Amerika Serikat yang menjadikan warga lansia lebih produktif.
“Ada banyak contoh di Indonesia yang sudah pensiun atau lansia, tapi masih produktif. Misalnya Pak Jusuf Kalla, dan lain-lain. Karena kalau korelasi kesejahteraan, para lansia akan terpuruk dengan bonus demografi, yang ujung-ujungnya tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat tajam," ucap Napsiyah.
tulis komentar anda