Sudirman Said: Penguatan Alutsista Dibutuhkan tapi Harus Transparan dan Prudent

Sudirman meyampaikan anggaran sebesar itu harus mendapat pengawasan yang ekstra ketat. Pasalnya, pengadaan alutsista berbeda dengan jenis pengadaan lain. Alutsista tidak memiliki patokan harga pasar yang bisa diawasi publik.

"Harga senjata dan alat-alat untuk pertahanan tidak seperti harga beras atau gula untuk bansos. Beras dan gula ada patokan harga pasar yang bisa dilihat oleh publik. Sementara harga alutsista tidak ada patokan dan spesifikasinya tidak dipahami masyarakat luas," ucapnya.

"Kalau beras dan gula bansos yang harga dan kualitasnya dimengerti publik saja dikorupsi, bagaimana dengan alat-alat pertahanan. Apalagi sampai sekarang dapat dikatakan tidak ada akses memeriksa pengadaan alutsista," imbuhnya.

Menurut Sudirman, setiap ada uang dan kekuasaan maka risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi selalu terbuka. Karena itu, rencana pengadaan besar-besaran itu harus diawasi dengan ketat dan terkontrol.

Terkait kabar yang menyebutkan rencana anggaran Rp1.700 triliun itu bersumber dari utang, Sudirman berpendapat tidak ada salahnya dengan berutang. Hanya saja, landasannya harus dipertimbangkan secara matang-matang dan penggunaanya juga dilakukan secara hati-hati (prudent).

"Yang berbahaya adalah utang untuk memenuhi agenda politik saat ini dengan mengorbankan generasi mendatang, atau membebani pemerintah periode mendatang. Dengan demikian setiap langkah menambah utang harus melalu pertimbangan yang matang," ucapnya.

Ia menyarankan agar rencana pengadaan sebesar itu dikelola secara berkesinambungan dan tak mesti dikaitkan dengan periode pemerintahan seolah-olah harus selesai di 2024. Mengenai rumor rencana pengadaan itu dikait-kaitkan dengan kepentingan Pemilu di 2024 mengingat Menteri Pertahanan dijabat Prabowo Subianto, Sudirman enggan berspekulasi. Yang jelas, dia meminta semua pihak sungguh-sungguh dalam memperkuat pertahanan negara tetapi penggunaannya harus transparan.

"Sebaiknya jangan semua urusan dikaitkan dengan kalender Pemilu. Terlebih urusan pertahanan negara yang menjadi kepentingan semua pihak. Siapa pun yang memerintah, partai apapun yang berkuasa, wajib membangun pertahanan negara sebaik-baiknya," katanya.