Ini Pendapat NU dan Muhammadiyah tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol
Kamis, 27 Mei 2021 - 20:38 WIB
Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ), PP Muhammadiyah , dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendengarkan masukan ulama terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi.
Dalam pemaparannya, PBNU mendukung agar judul RUU-nya diubah menjadi RUU Pengedalian Minol. Sementara, PP Muhammadiyah belum membahas itu, tapi kemungkinan besar mendukung judul RUU Larangan Minol dan mengingatkan agar RUU ini tidak multitafsir saat disahkan nanti.
"NU lebih mengedepankan tema pengendalian. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam yang dipahami oleh NU, Islam itu sendiri tetap menghargai perbedaan pendapat apabila ada salah satu agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia yang punya keyakinan bahwa minol tidak dihukum haram," kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Asnawi Ridwan di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Asnawi menjelaskan, minol lebih banyak memiliki dampak negatif ketimbang manfaatnya. Untuk itu, dalam RUU Pengendalian Minol perlu lebih tegas diatur terkait produksi dan peredarannya nanti. Karena, ada data yang menunjukkan betapa besar dampak minol, baik berupa bahaya unsur kesehatan atau bahaya keselamatan jiwa atau gangguan keamanan yang ditimbulkan minol ini.
"Maka PBNU mendorong agar RUU Pengendalian Minol ini bisa lebih tegas dalam mengatasi peredaran miras yang ilegal," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, PBNU memiliki kekhawatiran di balik pengesahan RUU Pengendalian Minol nanti. Salah satunya adalah adanya payung hukum dalam peredaran dan pemasaraan minol di tengah masyarakat. Kalau tidak selektif dan tidak kritis dengan RUU Minol ini, justru nantinya UU yang dihasilkan akan menjadi payung hukum atas peredara minol yang lebih gencar di masyarakat, sehingga pembahasannya harus detail.
"RUU yang sedang disusun dan dibahas ini, pasal-pasal yang tertuang harus jelas dan tidak ambigu. Kami makanya pada kesempatan ini belum bisa membawa rekomendasi resmi dari PBNU secara tertulis, karena ada beberapa hal beberapa pasal yang perlu kami klarifikasikan," terang Asnawi.
Sementara itu, Ketua Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah Makmun Murod Al Barbasy mengatakan bahwa RUU ini merupakan UU yang memiliki keterkaitan dengan masalah agama. Dia sekaligus ingin memberi masukan bahwa selama ini sudah cukup lelah membahas hal-hal yang berkaitan dan bersinggungan dengan masalah keagamaan, karena berlangsung cukup lama.
Dalam pemaparannya, PBNU mendukung agar judul RUU-nya diubah menjadi RUU Pengedalian Minol. Sementara, PP Muhammadiyah belum membahas itu, tapi kemungkinan besar mendukung judul RUU Larangan Minol dan mengingatkan agar RUU ini tidak multitafsir saat disahkan nanti.
"NU lebih mengedepankan tema pengendalian. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam yang dipahami oleh NU, Islam itu sendiri tetap menghargai perbedaan pendapat apabila ada salah satu agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia yang punya keyakinan bahwa minol tidak dihukum haram," kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Asnawi Ridwan di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021).
Asnawi menjelaskan, minol lebih banyak memiliki dampak negatif ketimbang manfaatnya. Untuk itu, dalam RUU Pengendalian Minol perlu lebih tegas diatur terkait produksi dan peredarannya nanti. Karena, ada data yang menunjukkan betapa besar dampak minol, baik berupa bahaya unsur kesehatan atau bahaya keselamatan jiwa atau gangguan keamanan yang ditimbulkan minol ini.
"Maka PBNU mendorong agar RUU Pengendalian Minol ini bisa lebih tegas dalam mengatasi peredaran miras yang ilegal," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, PBNU memiliki kekhawatiran di balik pengesahan RUU Pengendalian Minol nanti. Salah satunya adalah adanya payung hukum dalam peredaran dan pemasaraan minol di tengah masyarakat. Kalau tidak selektif dan tidak kritis dengan RUU Minol ini, justru nantinya UU yang dihasilkan akan menjadi payung hukum atas peredara minol yang lebih gencar di masyarakat, sehingga pembahasannya harus detail.
"RUU yang sedang disusun dan dibahas ini, pasal-pasal yang tertuang harus jelas dan tidak ambigu. Kami makanya pada kesempatan ini belum bisa membawa rekomendasi resmi dari PBNU secara tertulis, karena ada beberapa hal beberapa pasal yang perlu kami klarifikasikan," terang Asnawi.
Sementara itu, Ketua Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah Makmun Murod Al Barbasy mengatakan bahwa RUU ini merupakan UU yang memiliki keterkaitan dengan masalah agama. Dia sekaligus ingin memberi masukan bahwa selama ini sudah cukup lelah membahas hal-hal yang berkaitan dan bersinggungan dengan masalah keagamaan, karena berlangsung cukup lama.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda