KKP Diminta Partisipasif Susun Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Dirinya melihat banyak terdapat pelanggaran terkait aturan tersebut dan KKP kesulitan untuk menegakan aturan berdasarkan Permen KP sebelumnya. “Kami mendorong KKP untuk mempriroritaskan penyusunan aturan tersebut secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha dan pakar,” kata Arifudin.

Berikutnya, Arif menyarankan agar KKP perlu segera menyusun rancangan peraturan Menteri tentang tata kelola awak kapal perikanan dan logbook penangkapan ikan. “Kondisi awak kapal perikanan domestik sangat memprihatinkan, terutama terkait pengupahan dan jaminan sosial” kata Arifuddin.

Dia juga sangat prihatin dengan besarnya indikasi under reported yang terjadi di perikanan tangkap. Realisasi logbook masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah armada kapal penangkapan ikan yang saat ini beroperasi di Indonesia,” kata Arif.

Perbaikan tata kelola awak kapal perikanan dan laporan hasil tangkapan melalui logbook merupakan pintu masuk strategis dalam upaya memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia agar lebih akuntabel.