Tekan Produk Impor, La Nyalla Dorong Pemerintah Atur Regulasi Pasar Digital
Selasa, 11 Mei 2021 - 14:02 WIB
"Pemerintah harus mampu mengatur mekanisme pasar digital agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi juga menjadi produsen yang dapat mendominasi pasar," ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal bisa semakin meningkat di pasar digital. Selain regulasi yang baik, kata dia, pendampingan kelompok usaha kecil juga diharapkan dilakukan semaksimal mungkin.
"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," papar La Nyalla.Baca juga: La Nyalla: Pesantren Punya Peran Besar Memajukan Indonesia
Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta atau sekitar 10% saja UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Hal tersebut dinilai LaNyalla menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
Dia menegaskan, DPD akan menugaskan Komite II yang membidangi urusan perdagangan untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Namun pemerintah daerah juga diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa banyak pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.
Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal bisa semakin meningkat di pasar digital. Selain regulasi yang baik, kata dia, pendampingan kelompok usaha kecil juga diharapkan dilakukan semaksimal mungkin.
"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," papar La Nyalla.Baca juga: La Nyalla: Pesantren Punya Peran Besar Memajukan Indonesia
Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta atau sekitar 10% saja UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Hal tersebut dinilai LaNyalla menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.
Dia menegaskan, DPD akan menugaskan Komite II yang membidangi urusan perdagangan untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Namun pemerintah daerah juga diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa banyak pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.
Lihat Juga :