Tekan Produk Impor, La Nyalla Dorong Pemerintah Atur Regulasi Pasar Digital

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti perkembangan pasar bebas berbasis e-commerce yang dikuasai produk impor.

La Nyalla meminta pemerintah membuat regulasi yang mengatur pasar digital sehingga produk lokal memiliki peluang yang sama besar.

Dia juga menyoroti laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menyatakan 93% pasar digital diisi oleh produk impor. "Itu kan artinya produk lokal kita hanya 7 persen. Ini harus menjadi perhatian bersama karena UKM kita bisa tergerus kalau kondisi ini tidak diperbaiki," ujarnya, Selasa (11/5/2021).

Dia menilai perkembangan pasar digital Indonesia sangat maju. Sayangnya, peran produk lokal masih sangat kecil sehingga perlu digenjot agar bisa tumbuh lebih besar.



"Pemerintah harus mampu mengatur mekanisme pasar digital agar Indonesia tidak hanya menjadi market, tetapi juga menjadi produsen yang dapat mendominasi pasar," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat berbagai inisiatif agar produk lokal bisa semakin meningkat di pasar digital. Selain regulasi yang baik, kata dia, pendampingan kelompok usaha kecil juga diharapkan dilakukan semaksimal mungkin.

"Masalah yang harus jadi perhatian juga soal kemampuan pelaku UKM dan UMKM dalam hal penggunaan teknologi. Ada banyak mbah-mbah di daerah yang punya produk lokal berkualitas tinggi yang tidak kalah saing. Persoalannya, mereka belum melek teknologi makanya butuh pendampingan intens," papar La Nyalla.

Berdasarkan data YLKI, baru 9 juta atau sekitar 10% saja UKM dan UMKM yang terhubung ke ekonomi digital. Hal tersebut dinilai LaNyalla menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

Dia menegaskan, DPD akan menugaskan Komite II yang membidangi urusan perdagangan untuk ikut memberikan pendampingan di daerah. Namun pemerintah daerah juga diminta proaktif dan memiliki terobosan yang mampu membawa banyak pelaku UKM lokal ke ekonomi digital.