PKS: Pilpres 2024 Rasa Resesi, Tak Ada Visi Misi yang Penting Gizi
Sabtu, 08 Mei 2021 - 21:37 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyatakan, Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi masih terdampak oleh pandemi virus Corona. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Kapan berakhirnya pandemi virus Corona (Covid-19) tidak ada yang tahu. Sedangkan pada 2024 mendatang, Indonesia bakal menghelat Pemilihan Presiden (Pilpres). Sedangkan dampak pandemi sampai saat ini sangat terasa di segala bidang.
"Di kuartal I kita masih minus 0.74 resesi ini buruk buat demokrasi. Karena orang bahasanya tidak penting visi misi yang penting gizi. ini tantangan buat parpol dan capres untuk betul-betul mampu," ungkapnya.
"Kan gini, yang baik kompetisi itu dalam keadaan perut tidak lapar, demokrasi itu dalam keadaan kita tidak PHK, ketika kontestasi politik dalam keadaan normal. Sekarang di bawah bayang-bayang resesi," sambung Anggota DPR RI itu.
Karena itu, lanjut Mardani, muncul kebijakan omnibus law dan kementerian investasi diperkuat disinyalir untuk menumpuk akses ekonomi, sehingga persiapan pemilu bisa dilaksanakan lebih dulu. Dan bayang-bayang PHK yang tinggi bisa dihindari.
Lebih lanjut Mardani mengatakan bahwa Pilpres 2024 dilaksanakan pada era suksesi. Maka itu, ia mengaku tak yakin jika Presiden Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode.
"Kita doakan tidak ditempuh Pak Jokowi. Ambil asumsi Pak Jokowi tidak tergoda. kan menyatakan ada yang ingin membunuh saya menampar muka saya, saya ingin menyatakan itu harus dalam bentuk aksi," ujarnya.
Dia menganggap, Pilpres 2024 cukup berat karena terjadi di masa transisi kepemimpinan. Dia melihat Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, mereka tidak pernah mati.
Mereka masih akan tetap berperan di 2024. Di sisi lain, ada kecenderungan tokoh muda seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga ingin tampil. Karenanya pertarungan itu juga harus diatur.
"Sayangnya dengan tidak ada revisi UU pemilu kita agak kerepotan. PKS memperjuangkan PT (presidential threshold) itu 10 persen aja agar lebih banyak yang hadir, yang masuk panggung 3-5 pasangan, itu akan sangat baik untuk kontestasi gagasan. Tapi kalau cuma 2 pasang maka peluang divided itu besar. Karena itu kita perlu untuk segera menyelesaikan urusan ini," papar dia.
"Dalam konteks pilpres di masa pandemi, di rasa resesi, di masa suksesi ini maka kita ada pada titik menyiapkan satu medan tempur yang baru. Kami di PKS percaya bahwa you can not find a new land with an old map," pungkasnya Mardani.
"Di kuartal I kita masih minus 0.74 resesi ini buruk buat demokrasi. Karena orang bahasanya tidak penting visi misi yang penting gizi. ini tantangan buat parpol dan capres untuk betul-betul mampu," ungkapnya.
"Kan gini, yang baik kompetisi itu dalam keadaan perut tidak lapar, demokrasi itu dalam keadaan kita tidak PHK, ketika kontestasi politik dalam keadaan normal. Sekarang di bawah bayang-bayang resesi," sambung Anggota DPR RI itu.
Karena itu, lanjut Mardani, muncul kebijakan omnibus law dan kementerian investasi diperkuat disinyalir untuk menumpuk akses ekonomi, sehingga persiapan pemilu bisa dilaksanakan lebih dulu. Dan bayang-bayang PHK yang tinggi bisa dihindari.
Lebih lanjut Mardani mengatakan bahwa Pilpres 2024 dilaksanakan pada era suksesi. Maka itu, ia mengaku tak yakin jika Presiden Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode.
"Kita doakan tidak ditempuh Pak Jokowi. Ambil asumsi Pak Jokowi tidak tergoda. kan menyatakan ada yang ingin membunuh saya menampar muka saya, saya ingin menyatakan itu harus dalam bentuk aksi," ujarnya.
Dia menganggap, Pilpres 2024 cukup berat karena terjadi di masa transisi kepemimpinan. Dia melihat Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi, mereka tidak pernah mati.
Mereka masih akan tetap berperan di 2024. Di sisi lain, ada kecenderungan tokoh muda seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil juga ingin tampil. Karenanya pertarungan itu juga harus diatur.
"Sayangnya dengan tidak ada revisi UU pemilu kita agak kerepotan. PKS memperjuangkan PT (presidential threshold) itu 10 persen aja agar lebih banyak yang hadir, yang masuk panggung 3-5 pasangan, itu akan sangat baik untuk kontestasi gagasan. Tapi kalau cuma 2 pasang maka peluang divided itu besar. Karena itu kita perlu untuk segera menyelesaikan urusan ini," papar dia.
"Dalam konteks pilpres di masa pandemi, di rasa resesi, di masa suksesi ini maka kita ada pada titik menyiapkan satu medan tempur yang baru. Kami di PKS percaya bahwa you can not find a new land with an old map," pungkasnya Mardani.
(maf)
tulis komentar anda