PKS: Pilpres 2024 Rasa Resesi, Tak Ada Visi Misi yang Penting Gizi
Sabtu, 08 Mei 2021 - 21:37 WIB
"Ketika di kondisi biasa kita bisa meningkatkan kualitas pilpres pilkada dengan dialog langsung, sedangkan sekarang setiap partai politik harus betul2 memanfaatkan teknologi 3 kali karena penetrasinya tidak terhalang pandemi. jadi satu, ini pilpres rasa pandemi," tambahnya.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, Pilpres 2024 dianggap rasa resesi. Dia menuturkan, defisit negara tahun 2020 setelah keluarnya Perppu penanganan Corona mencapai 6 persen. Dan di tahun 2021, defisit itu turun menjadi 5 persen, meski hal itu disebutnya sulit dipercaya.
Baca juga: Poros Islam untuk 2024 Hanya Akan Melebarkan Pembelahan di Masyarakat
"Di kuartal I kita masih minus 0.74 resesi ini buruk buat demokrasi. Karena orang bahasanya tidak penting visi misi yang penting gizi. ini tantangan buat parpol dan capres untuk betul-betul mampu," ungkapnya.
"Kan gini, yang baik kompetisi itu dalam keadaan perut tidak lapar, demokrasi itu dalam keadaan kita tidak PHK, ketika kontestasi politik dalam keadaan normal. Sekarang di bawah bayang-bayang resesi," sambung Anggota DPR RI itu.
Karena itu, lanjut Mardani, muncul kebijakan omnibus law dan kementerian investasi diperkuat disinyalir untuk menumpuk akses ekonomi, sehingga persiapan pemilu bisa dilaksanakan lebih dulu. Dan bayang-bayang PHK yang tinggi bisa dihindari.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, Pilpres 2024 dianggap rasa resesi. Dia menuturkan, defisit negara tahun 2020 setelah keluarnya Perppu penanganan Corona mencapai 6 persen. Dan di tahun 2021, defisit itu turun menjadi 5 persen, meski hal itu disebutnya sulit dipercaya.
Baca juga: Poros Islam untuk 2024 Hanya Akan Melebarkan Pembelahan di Masyarakat
"Di kuartal I kita masih minus 0.74 resesi ini buruk buat demokrasi. Karena orang bahasanya tidak penting visi misi yang penting gizi. ini tantangan buat parpol dan capres untuk betul-betul mampu," ungkapnya.
"Kan gini, yang baik kompetisi itu dalam keadaan perut tidak lapar, demokrasi itu dalam keadaan kita tidak PHK, ketika kontestasi politik dalam keadaan normal. Sekarang di bawah bayang-bayang resesi," sambung Anggota DPR RI itu.
Karena itu, lanjut Mardani, muncul kebijakan omnibus law dan kementerian investasi diperkuat disinyalir untuk menumpuk akses ekonomi, sehingga persiapan pemilu bisa dilaksanakan lebih dulu. Dan bayang-bayang PHK yang tinggi bisa dihindari.
Lihat Juga :