Jawab Polemik, KPK Tegaskan Bukan Penyelenggara Tes Wawasan Kebangsaan
Jum'at, 07 Mei 2021 - 20:16 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Foto/SINDOnews/Sabir Laluhu
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak masuk ke dalam penyelenggara assesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Tes tersebut digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu ditegaskan KPK menanggapi polemik tes wawasan kebangsaan yang diikuti pegawai KPK.
"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri, Jumat (7/5/2021).Baca juga: DPR Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos Wawasan Kebangsaan Diberi Kesempatan
Dalam menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan, lanjut dia, BKN menggandeng sejumlah institusi ataupun badan. Diantaranya, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Dispsisad), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ali Fikri menjelaskan, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut.
"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," katanya.
Tes tersebut digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu ditegaskan KPK menanggapi polemik tes wawasan kebangsaan yang diikuti pegawai KPK.
"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri, Jumat (7/5/2021).Baca juga: DPR Minta 75 Pegawai KPK Tak Lolos Wawasan Kebangsaan Diberi Kesempatan
Dalam menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan, lanjut dia, BKN menggandeng sejumlah institusi ataupun badan. Diantaranya, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Dispsisad), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Ali Fikri menjelaskan, semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut.
"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," katanya.
Lihat Juga :