Ajukan Banding Vonis 6 Tahun Bui Nurhadi, KPK: Hakim Belum Mengakomodir Fakta Persidangan

JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas vonis enam tahun penjara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RH). Tim jaksa KPK telah menyerahkan memori banding tersebut pada Jumat, 30 April 2021.

"Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD dan RH, Jumat (30/04/2021), Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (3/5/2021).

"Adapun, alasan banding tim JPU, antara lain memandang adanya beberapa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang belum mengakomodir terkait fakta-fakta persidangan mengenai nilai uang yang dinikmati oleh para terdakwa," imbuhnya.



KPK berharap majelis hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh tim JPU dalam uraian memori banding. Sebab, kata Ali, majelis hakim di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengakomodir fakta soal aliran uang yang dinikmati Nurhadi dan Rezky Herbiyono.



Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan terhadap Nurhadi maupun Rezky Herbiyono. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh tim jaksa.



Di mana sebelumnya, tim jaksa menuntut hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Nurhadi dan 11 tahun terhadap Rezky. Jaksa juga menuntut agar keduanya membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar). Suap itu berasal dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.