THR PNS Tidak Full, Anis Minta Pemerintah Bikin Kebijakan Adil
Senin, 03 Mei 2021 - 10:14 WIB
Dia memberikan contoh, pemerintah sedang memberikan stimulus pada sektor industri properti dan kendaraan bermotor melalui insentif pajak (PPN dan PPnBM). Di waktu yang bersamaan melakukan penghematan pengeluaran APBN dengan pemberian THR secara tidak full kepada PNS. Satu sisi berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, namun sisi lain memberikan efek penurunan tingkat konsumsi karena pengurangan pendapatan.
"Terkadang, banyak hal yang tidak sesuai antara instruksi dengan kondisi di lapangan. Koordinasi inilah yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia," tegasnya.
Pada kasus THR ini, dia menilai perlu koordinasi agar momentum pertumbuhan ekonomi saat konsumsi tinggi dapat dimaksimalkan. Kata Anis, seharusnya pemerintah dapat mengambil Langkah konkret untuk menggenjot pendapatan negara. "Semua amunisi ada di tangan pemerintah baik sebelum atau selama pandemi Covid-19," imbuhnya.
Dulu tax amnesty juga digadang-gadang akan mampu menggenjot pendapatan negara. Namun, kata dia, sampai sekarang masih belum terlihat bahkan shortfall perpajakan selalu terjadi.
Dia menambahkan, di saat pandemi juga berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan dana ratusan triliun sudah dilakukan. Bahkan, berbagai kemudahan investasi dan fasilitas-fasilitas fantastis juga dikebut dengan UU Cipta Kerja.
Anis menekankan intinya adalah harus ada kebijakan adil yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. "Kita cukup melihat di depan mata bagaimana kasus Jiwasraya, Asabri, bahkan kasus korupsi dana bansos saat semua rakyat sedang susah. semuanya terjadi dalam ranah pelat merah yang seharusnya menjadi panutan dan tumpuan rakyat," pungkasnya.
Sekadar informasi, melalui Nota Dinas Nomor ND-134/PB/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 April 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun 2021 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pegawai non ASN, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa di antara komponen yang tidak dibayarkan adalah tunjangan kinerja.
"Terkadang, banyak hal yang tidak sesuai antara instruksi dengan kondisi di lapangan. Koordinasi inilah yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia," tegasnya.
Pada kasus THR ini, dia menilai perlu koordinasi agar momentum pertumbuhan ekonomi saat konsumsi tinggi dapat dimaksimalkan. Kata Anis, seharusnya pemerintah dapat mengambil Langkah konkret untuk menggenjot pendapatan negara. "Semua amunisi ada di tangan pemerintah baik sebelum atau selama pandemi Covid-19," imbuhnya.
Dulu tax amnesty juga digadang-gadang akan mampu menggenjot pendapatan negara. Namun, kata dia, sampai sekarang masih belum terlihat bahkan shortfall perpajakan selalu terjadi.
Dia menambahkan, di saat pandemi juga berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan dana ratusan triliun sudah dilakukan. Bahkan, berbagai kemudahan investasi dan fasilitas-fasilitas fantastis juga dikebut dengan UU Cipta Kerja.
Anis menekankan intinya adalah harus ada kebijakan adil yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. "Kita cukup melihat di depan mata bagaimana kasus Jiwasraya, Asabri, bahkan kasus korupsi dana bansos saat semua rakyat sedang susah. semuanya terjadi dalam ranah pelat merah yang seharusnya menjadi panutan dan tumpuan rakyat," pungkasnya.
Sekadar informasi, melalui Nota Dinas Nomor ND-134/PB/2021 yang dikeluarkan tanggal 28 April 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya tahun 2021 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pegawai non ASN, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa di antara komponen yang tidak dibayarkan adalah tunjangan kinerja.
(zik)
tulis komentar anda