Kerumunan Pasar Tanah Abang, DPR Sentil Pemda DKI Jakarta

Rahmad menegaskan, keramaian itu mestinya bisa diantisipasi. Pemerintah provinsi terus melakukan sosialisasi ke masyarakat yang akan berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan tradisional atau modern menjelang Lebaran. Namun, karena sudah terjadi, maka perstiwa itu bisa jadi pembelajaran mahal bagi Gubernur dan Dinas Terkait di Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta kewalahan, maka bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengarahkan lebih banyak lagi, bagaimana mengatur sebelum pengunjung sampai ke pasar Tanah Abang. Sebab bisa saja warga masyarakat dihentikan dulu, untuk sementara tidak diperbolehkan masuk ke Pasar Tanah Abang karena situasi tidak memungkinkan atau karena pasar melebihi kapasitas," kata Rahmad.

Oleh karena itu, Rahmad mendorong perlu segera dilakukan penanganan di Tanah Abang, seperti kanalisasi dan diantisipasi. Pemerintah daerah itu bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan berkoordinasi atau minta bantuan pada aparat kepolisian.

"Saya mendesak perlu koordinasi aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penyekatan-penyekatan-penyekatan sampai sore diantisipasi jangan sampai masuk dulu ke Tanah Abang, ini perlu dilakukan," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov juga perlu berkolaborasi, bergotong-royong dengan masyarakat DKI Jakarta agar bersama-sama memerangi pandemi Covid-19. Caranya, Pemda tidak lelah untuk mengedukasi, menyosialisasikan terhadap masyarakat bagaimana protokol kesehatan termasuk menghindari kerumunan di pasar-pasar tradisional menjelang Lebaran.

"Jangan sampai kerumunan itu terjadi lagi. Ingat, yang paling efektif itu adalah menetapkan prokes. Kita juga imbau warga jangan paksakan untuk ke pasar Tanah Abang, atau pasar lain yang sangat ramai," katanya.