Harbolnas Ramadan dan Subsidi Ongkir
Jum'at, 30 April 2021 - 07:11 WIB
Selain itu pihak idEA mengklaim dalam sepanjang masa pandemi korona (Covid-19) mereka telah mengantarkan pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital. Berdasarkan data publikasi dari idEA, terdapat 3,8 juta UMKM go digital melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI). Angka tersebut melebih target yang dipatok sebanyak 2 juta UMKM digital hingga akhir tahun lalu. Angka tersebut terus melaju dan mencapai sebanyak 4,8 juta UMKM hingga akhir Maret 2021. Wajar saja kalau pemerintah begitu peduli sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa UMKM digital adalah kunci pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM go digital pada 2030.
Memang, menarik dicermati perkembangan ekonomi digital sepanjang masa pandemi korona sangat pesat. Selain peta kompetisi bisnis para pelaku usaha berubah, juga perilaku konsumen bergeser. Telah terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online) dengan trafik peningkatan sekitar 15% hingga 20%. Selain itu sebanyak 37% konsumen baru bermain pada ekonomi digital dan sebanyak 45% pelaku usaha menawarkan jualan lewat e-commerce.
Lebih jauh, tercatat produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 sebesar USD 44 miliar atau tumbuh sekitar 11% dari 2019. Mengutip prediksi dari Mckinsey Global Institute (MGI), ekonomi digital akan mampu berkontribusi USD 130 miliar hingga USD 150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 mendatang. Menyikapi potensi ekonomi digital tersebut strategi pemerintah adalah memanfaatkan empat pilar fondasi guna merealisasi ekonomi digital terdepan, mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pola perilaku belanja masyarakat yang bergeser dari konvensional (offline) menjadi online memang harus diantisipasi sedemikian rupa. Pemerintah wajib ikut ambil bagian dengan membuat regulasi yang bersahabat bagi para pelaku usaha hingga pemberian sejumlah insentif. Pemberian beri subsidi ongkir Harbolnas Ramadan untuk pembelian produk dalam negeri sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Subsidi ongkir memang terasa aneh terdengar di telinga, tetapi pada prinsipnya adalah bagian dari upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional. (*)
Memang, menarik dicermati perkembangan ekonomi digital sepanjang masa pandemi korona sangat pesat. Selain peta kompetisi bisnis para pelaku usaha berubah, juga perilaku konsumen bergeser. Telah terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring (offline) ke daring (online) dengan trafik peningkatan sekitar 15% hingga 20%. Selain itu sebanyak 37% konsumen baru bermain pada ekonomi digital dan sebanyak 45% pelaku usaha menawarkan jualan lewat e-commerce.
Lebih jauh, tercatat produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada 2020 sebesar USD 44 miliar atau tumbuh sekitar 11% dari 2019. Mengutip prediksi dari Mckinsey Global Institute (MGI), ekonomi digital akan mampu berkontribusi USD 130 miliar hingga USD 150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia pada 2025 mendatang. Menyikapi potensi ekonomi digital tersebut strategi pemerintah adalah memanfaatkan empat pilar fondasi guna merealisasi ekonomi digital terdepan, mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pola perilaku belanja masyarakat yang bergeser dari konvensional (offline) menjadi online memang harus diantisipasi sedemikian rupa. Pemerintah wajib ikut ambil bagian dengan membuat regulasi yang bersahabat bagi para pelaku usaha hingga pemberian sejumlah insentif. Pemberian beri subsidi ongkir Harbolnas Ramadan untuk pembelian produk dalam negeri sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Subsidi ongkir memang terasa aneh terdengar di telinga, tetapi pada prinsipnya adalah bagian dari upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional. (*)
(bmm)