Tak Lagi Jabat Menristek, Bambang Brodjonegoro Ungkap tentang Peleburan Kementerian
Rabu, 28 April 2021 - 11:19 WIB
Bambang Brodjonegoro dipastikan terlempar dari Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan melantik empat pejabat negara. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Bambang Brodjonegoro dipastikan terlempar dari Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan melantik empat pejabat negara.
Di antaranya Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dan Ristek, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Kawal Proyek Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro Diprediksi Dikembalikan ke Bappenas
Dengan pelantikan ini, maka secara resmi Kemenristek yang digawangi Bambang Brodjonegoro sudah tak ada lagi. Setelah adanya keputusan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan pemisahan BRIN dari Kementerian, Bambang sempat bercerita soal institusi yang dipimpinnya tersebut.
Pada saat itu Bambang mengatakan, hingga keputusan peleburan hanya perpres struktur organisasi Kemenristek yang diterbitkan. Sementara perpres terkait struktur organisasi BRIN belum juga terbit. Dia menyebut bahwa memimpin organisasi lini dengan struktur seadanya.
Baca juga: Tergusur, Bambang Brodjonegoro Cocok Jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota
"Perpres Ristek yang keluar dan saya sudah lantik. Tapi isinya Sesmen (Sekretaris Menteri), Staf Ahli, that’s it. Sesmen pun tidak punya organisasi. Staf ahli juga tahu sendiri tidak punya struktur. Jadi hanya dengan itu saja saya coba jalankan organisasi," kata Bambang dikutip dari akun youtube Ikatan Alumni Program Habibie Center (IABIE), Minggu (12/4/2021).
"BRINnya yang harusnya menjadi yang utuh. Lengkap dengan eselonisasi nya, lengkap dengan deputi-deputi, sestama dan segala macam lengkap dengan organ-organnya itu tidak pernah muncul," ujarnya.
Bambang mengatakan bahwa tidak pernah munculnya Perpres Organisasi BRIN karena ada pihak yang menginginkan bahwa BRINnya harus dipisah dari Kemenristek. Diman BRIN harusnya menjadi organisasi yang melakukan penelitian secara konkret.
"Ya kebetulan saya tidak terlalu favor (berkenan) cara itu. Sehingga akhirnya deadlock selama satu tahun. Perpresnya tidak pernah keluar," tuturnya.
Di antaranya Nadiem Makarim sebagai Mendikbud dan Ristek, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi, Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Indriyanto Seno Adji sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Kawal Proyek Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro Diprediksi Dikembalikan ke Bappenas
Dengan pelantikan ini, maka secara resmi Kemenristek yang digawangi Bambang Brodjonegoro sudah tak ada lagi. Setelah adanya keputusan penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud dan pemisahan BRIN dari Kementerian, Bambang sempat bercerita soal institusi yang dipimpinnya tersebut.
Pada saat itu Bambang mengatakan, hingga keputusan peleburan hanya perpres struktur organisasi Kemenristek yang diterbitkan. Sementara perpres terkait struktur organisasi BRIN belum juga terbit. Dia menyebut bahwa memimpin organisasi lini dengan struktur seadanya.
Baca juga: Tergusur, Bambang Brodjonegoro Cocok Jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota
"Perpres Ristek yang keluar dan saya sudah lantik. Tapi isinya Sesmen (Sekretaris Menteri), Staf Ahli, that’s it. Sesmen pun tidak punya organisasi. Staf ahli juga tahu sendiri tidak punya struktur. Jadi hanya dengan itu saja saya coba jalankan organisasi," kata Bambang dikutip dari akun youtube Ikatan Alumni Program Habibie Center (IABIE), Minggu (12/4/2021).
"BRINnya yang harusnya menjadi yang utuh. Lengkap dengan eselonisasi nya, lengkap dengan deputi-deputi, sestama dan segala macam lengkap dengan organ-organnya itu tidak pernah muncul," ujarnya.
Bambang mengatakan bahwa tidak pernah munculnya Perpres Organisasi BRIN karena ada pihak yang menginginkan bahwa BRINnya harus dipisah dari Kemenristek. Diman BRIN harusnya menjadi organisasi yang melakukan penelitian secara konkret.
"Ya kebetulan saya tidak terlalu favor (berkenan) cara itu. Sehingga akhirnya deadlock selama satu tahun. Perpresnya tidak pernah keluar," tuturnya.
Lihat Juga :