Corona Dianggap Pemberontak yang Harus Dinegosiasikan dengan Jalan Damai
Kamis, 21 Mei 2020 - 09:02 WIB
Jika kosong kas negara, pemerintah bisa cilaka duabelas karena tidak bisa bayar gaji pegawai, menyediakan anggaran fasilitas mewah pejabat, dan bayar pokok dan bunga utang negara. Tetapi kalau kita bisa berdamai dengan Covid-19, secara pelan pelan dan pasti, kas negara akan terisi secara maksimal. Meskipun memang korban terus berjatuhan dengan virus corona. Masa bodoh dengan jatuhnya korban.
Di samping itu, Uchok menilai, inkonsistensi pemerintah adalah mengizinkan moda transportasi umum untuk kembali beroperasi, tetapi mereka mengklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis 7 Mei 2028. Padahal sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek. (Baca Juga: Waspada Cuaca Buruk hingga 22 Mei 2020: Potensi Banjir di Beberapa Wilayah).
Penyebab lain PSBB gagal, kata Uchok, adalah pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup rakyat untuk tinggal di rumah seperti pemberian sembako yang tidak merata, maupun jaminan sewa perumahaan. Untuk pemberian sembako, pemerintah tidak punya data akurat dan valid. Ditambah lagi pemberian sembako ini tidak merata, amburadul, dan banyak yang salah sasaran.
Terakhir, jaminan perumahan. Pemerintah benar-benar tutup mata atas bantuan jaminan perumahan atau sewa kontrak rumah. Jaminan atau bantuan sewa perumahaan tidak masuk dalam radar program PSBB. Padahal, rakyat itu hidup di kota banyak yang kontrak rumahnya. "Ketika PSBB, ketika rakyat harus di rumah, rakyat tidak mau. Mereka harus cari duit untuk bayar kontrak," ujarnya.
Di samping itu, Uchok menilai, inkonsistensi pemerintah adalah mengizinkan moda transportasi umum untuk kembali beroperasi, tetapi mereka mengklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis 7 Mei 2028. Padahal sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek. (Baca Juga: Waspada Cuaca Buruk hingga 22 Mei 2020: Potensi Banjir di Beberapa Wilayah).
Penyebab lain PSBB gagal, kata Uchok, adalah pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup rakyat untuk tinggal di rumah seperti pemberian sembako yang tidak merata, maupun jaminan sewa perumahaan. Untuk pemberian sembako, pemerintah tidak punya data akurat dan valid. Ditambah lagi pemberian sembako ini tidak merata, amburadul, dan banyak yang salah sasaran.
Terakhir, jaminan perumahan. Pemerintah benar-benar tutup mata atas bantuan jaminan perumahan atau sewa kontrak rumah. Jaminan atau bantuan sewa perumahaan tidak masuk dalam radar program PSBB. Padahal, rakyat itu hidup di kota banyak yang kontrak rumahnya. "Ketika PSBB, ketika rakyat harus di rumah, rakyat tidak mau. Mereka harus cari duit untuk bayar kontrak," ujarnya.
(zik)
tulis komentar anda