PAN Tidak Akan Ikut Poros Islam di Pemilu 2024, Ini Alasannya
Kamis, 15 April 2021 - 17:12 WIB
Viva Yoga Mauladi (kiri) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Wacana Poros Islam di Pemilu 2024 muncul setelah pertemuan antara petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) . Menyikapi hal itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi namun tidak akan ikut.
"PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS. Namun, PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam . Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," ujar Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Yoga lalu membeberkan alasannya. Pertama, meski ciri/identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek jualan ke publik.
"Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional. Menurut saya, yang dimaksud sekjen PAN, Mas Eddy Soeparno adalah pemikiran seperti itu," kata Yoga.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menambahkan, di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. "PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi," tegasnya.
Alasan kedua, lanjut Yoga, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. "Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa."
Ketiga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan, partainya membuka peluang membentuk Poros Islam di Pemilu 2024. Hal itu diungkapkannya seusai menggelar pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil 'alamin. Kita akan menyambut siapa pun yang akan bergabung dengan kita dan akan kita menyatukan kerja sama besar kita dengan partai lain," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021).
"PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS. Namun, PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam . Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," ujar Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Yoga lalu membeberkan alasannya. Pertama, meski ciri/identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek jualan ke publik.
"Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional. Menurut saya, yang dimaksud sekjen PAN, Mas Eddy Soeparno adalah pemikiran seperti itu," kata Yoga.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menambahkan, di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. "PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi," tegasnya.
Alasan kedua, lanjut Yoga, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. "Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa."
Ketiga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan, partainya membuka peluang membentuk Poros Islam di Pemilu 2024. Hal itu diungkapkannya seusai menggelar pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil 'alamin. Kita akan menyambut siapa pun yang akan bergabung dengan kita dan akan kita menyatukan kerja sama besar kita dengan partai lain," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021).
(zik)
tulis komentar anda