DPR Nilai Larangan Mudik untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Sabtu, 10 April 2021 - 22:29 WIB
Kebijakan pelarangan mudik Lebaran adalah kebijakan yang tepat dan efektif untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Keputusan pemerintah mengenai larangan mudik Lebaran tahun ini dinilai untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19. Maka itu, sejumlah legislator menilai larangan mudik itu tepat dan efektif. keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini juga diyakini bisa untuk mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Pasalnya, kalau penularan Covid-19 masih terus naik, pemulihan ekonomi akan semakin sulit.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno berpendapat pelarangan mudik Lebaran adalah kebijakan yang tepat dan efektif. Dia menuturkan, bukti menunjukkan bahwa setiap masa libur berakhir dan mobilitas penduduk besar, angka keterpaparan Covid-19 meningkat. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap protokol kesehatan belum sampai tingkat yang memadai," ujar Hendrawan Supratikno, Sabtu (10/4/2021).
Menurut Hendrawan, epidemiolog selalu menekankan arti penting pencegahan. Karena sekali salah langkah, sistem kesehatan akan ambrol. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini sudah dijalankan bisa menjadi sia-sia. Dampak lainnya terhadap perekonomian. "Bila ekonomi membeku, upaya memanaskannya butuh biaya lebih besar lagi," kata Hendrawan.
Lebih lanjut Hendrawan mengatakan, pemerintah sudah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sangat besar. "Tinggal dijalankan dengan penuh kesungguhan, didasarkan atas data yang akurat, dan diawasi dengan baik pelaksanaannya," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai perlu dipahami bersama bahwa kebijakan larangan mudik sebagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular. Sebab, kata dia, pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti dengan peningkatan kasus positif Covid-19. "Sehingga begitu kita dapat mengendalikan pandemi ini, harapannya turut menjaga daya tahan ekonomi," kata Puteri.
Untuk menjaga geliat ekonomi, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat. Puteri melanjutkan, belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sisi permintaan.
"Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu sembako. Termasuk, pengoptimalan insentif fiskal dalam program PEN bagi sektor yang rentan terdampak seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja optimal, sekaligus menjaga kelangsungan dunia usaha ditengah pembatasan mobilitas sementara ini," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan larangan mudik ini terlaksana dengan konsisten. "Termasuk dibarengi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno berpendapat pelarangan mudik Lebaran adalah kebijakan yang tepat dan efektif. Dia menuturkan, bukti menunjukkan bahwa setiap masa libur berakhir dan mobilitas penduduk besar, angka keterpaparan Covid-19 meningkat. "Ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap protokol kesehatan belum sampai tingkat yang memadai," ujar Hendrawan Supratikno, Sabtu (10/4/2021).
Menurut Hendrawan, epidemiolog selalu menekankan arti penting pencegahan. Karena sekali salah langkah, sistem kesehatan akan ambrol. Kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 yang selama ini sudah dijalankan bisa menjadi sia-sia. Dampak lainnya terhadap perekonomian. "Bila ekonomi membeku, upaya memanaskannya butuh biaya lebih besar lagi," kata Hendrawan.
Lebih lanjut Hendrawan mengatakan, pemerintah sudah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya sangat besar. "Tinggal dijalankan dengan penuh kesungguhan, didasarkan atas data yang akurat, dan diawasi dengan baik pelaksanaannya," pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin menilai perlu dipahami bersama bahwa kebijakan larangan mudik sebagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19, terutama bagi kelompok lanjut usia yang rentan tertular. Sebab, kata dia, pengalaman libur panjang sebelumnya terbukti diikuti dengan peningkatan kasus positif Covid-19. "Sehingga begitu kita dapat mengendalikan pandemi ini, harapannya turut menjaga daya tahan ekonomi," kata Puteri.
Untuk menjaga geliat ekonomi, pemerintah perlu terus memacu kinerja konsumsi dan daya beli masyarakat. Puteri melanjutkan, belanja pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sisi permintaan.
"Langkah ini juga perlu didorong dengan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial seperti PKH dan kartu sembako. Termasuk, pengoptimalan insentif fiskal dalam program PEN bagi sektor yang rentan terdampak seperti pariwisata dan transportasi. Tujuannya agar konsumsi rumah tangga bisa bekerja optimal, sekaligus menjaga kelangsungan dunia usaha ditengah pembatasan mobilitas sementara ini," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan larangan mudik ini terlaksana dengan konsisten. "Termasuk dibarengi dengan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda