Soal Larangan Mudik, DPR: Perlu Menahan Diri untuk Kepentingan Lebih Besar
Sabtu, 10 April 2021 - 19:13 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak mudik Lebaran demi mencegah penyebaran Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melarang mudik Lebaran tahun ini. Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi larangan tersebut. Masyarakat perlu menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar, yakni mencegah penyebaran virus Covid-19.
"Kita harus siap dengan kehidupan baru yang memperhatikan serius aspek kesehatan diri dan komunitas. Kita perlu menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Tokoh masyarakat dan keluarga berperan besar untuk edukasi publik terkait mudik ini," ujar anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen kepada SINDOnews, Sabtu (10/4/2021). Baca juga: Mudik Dilarang, Kapal Laut Ketahuan Bawa Penumpang Bakal Disanksi
Pria yang akrab disapa Gus Nabil ini mengatakan, pemerintah sudah mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar mencapai target yang ditetapkan. "Jadi, percepatan vaksinasi ini sangat penting, sebagai tahapan untuk penanganan pandemi Covid-19," katanya. Baca juga: Pelarangan Mudik Lebaran untuk Kebaikan Bersama, Publik Diminta Sabar
Diakuinya, untuk edukasi dan percepatan vaksinasi, memang harus diberi kemudahan sebagai insentif khusus. Namun, kata dia, banyak juga pihak yang antre vaksin atau mau divaksin, tapi belum mendapat panggilan, jadi memang harus diatur dulu biar maksimal dan adil. "Nah, terkait mudik, banyak pihak yang tidak ingin melewatkan tradisi ini. Tapi, pandemi ini belum berakhir, jadi kita semua harus ketat menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Dia berpendapat, kebijakan mudik itu terkait erat dengan kondisi pandemi. "Jika nanti kasus Covid-19 bisa turun drastis, dan bisa terkendali, mudik akan rasional dan aman. Tapi, tetap saja harus dengan protokol kesehatan," ungkapnya.
Menurut dia, agar keputusan pemerintah itu bisa efektif bisa dengan dua cara. Di antaranya, dengan larangan dan punishment. ”Keduanya bukan dalam rangka otoriter, tapi untuk kepentingan bersama. Misal, dari pihak ASN dan perusahaan diimbau tidak mudik, kalau tetap mudik THR tidak cair. Itu hanya contoh, tapi kita bisa cari mekanisme lain. Hal lain, pemerintah desa tujuan mudik, bisa jauh hari menjelaskan untuk menunda mudik untuk keselamatan," pungkasnya.
"Kita harus siap dengan kehidupan baru yang memperhatikan serius aspek kesehatan diri dan komunitas. Kita perlu menahan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Tokoh masyarakat dan keluarga berperan besar untuk edukasi publik terkait mudik ini," ujar anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen kepada SINDOnews, Sabtu (10/4/2021). Baca juga: Mudik Dilarang, Kapal Laut Ketahuan Bawa Penumpang Bakal Disanksi
Pria yang akrab disapa Gus Nabil ini mengatakan, pemerintah sudah mempercepat pelaksanaan vaksinasi agar mencapai target yang ditetapkan. "Jadi, percepatan vaksinasi ini sangat penting, sebagai tahapan untuk penanganan pandemi Covid-19," katanya. Baca juga: Pelarangan Mudik Lebaran untuk Kebaikan Bersama, Publik Diminta Sabar
Diakuinya, untuk edukasi dan percepatan vaksinasi, memang harus diberi kemudahan sebagai insentif khusus. Namun, kata dia, banyak juga pihak yang antre vaksin atau mau divaksin, tapi belum mendapat panggilan, jadi memang harus diatur dulu biar maksimal dan adil. "Nah, terkait mudik, banyak pihak yang tidak ingin melewatkan tradisi ini. Tapi, pandemi ini belum berakhir, jadi kita semua harus ketat menerapkan protokol kesehatan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Dia berpendapat, kebijakan mudik itu terkait erat dengan kondisi pandemi. "Jika nanti kasus Covid-19 bisa turun drastis, dan bisa terkendali, mudik akan rasional dan aman. Tapi, tetap saja harus dengan protokol kesehatan," ungkapnya.
Menurut dia, agar keputusan pemerintah itu bisa efektif bisa dengan dua cara. Di antaranya, dengan larangan dan punishment. ”Keduanya bukan dalam rangka otoriter, tapi untuk kepentingan bersama. Misal, dari pihak ASN dan perusahaan diimbau tidak mudik, kalau tetap mudik THR tidak cair. Itu hanya contoh, tapi kita bisa cari mekanisme lain. Hal lain, pemerintah desa tujuan mudik, bisa jauh hari menjelaskan untuk menunda mudik untuk keselamatan," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
