Anggaran Program Padat Karya Ditambah, Ketua DPD Berharap Banyak Tenaga Kerja Diserap
Sabtu, 03 April 2021 - 19:03 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menanggapi penambahan anggaran program padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
La Nyalla berharap keputusan ini bisa berdampak dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap. "Keputusan Ditjen SDA Kempupera menambah anggaran program padat karya sendiri dimaksudkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya, Sabtu (3/4/2021).
Anggaran awal program padat karya Ditjen SDA sendiri sebesar Rp 3,35 triliun. Jumlah ini ditambah Rp3,8 triliun sehingga total menjadi Rp 7,15 triliun.
Senator asal Jawa Timur ini menilai penambahan anggaran itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi. "Oleh sebab itu, kita berharap penambahan anggaran ini bisa berdampak positif, khususnya pada penyerapan tenaga kerja agar menjadi maksimal dan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi," katanya.
Pria yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah teknis pelaksanaannya diperhatikan.
"Semua pihak harus berkomitmen dan menjalankan program ini dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan," katanya.Baca juga: Yasonna Tegaskan Megawati Tidak Pernah Singgung Konflik Demokrat
La Nyalla berharap keputusan ini bisa berdampak dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap. "Keputusan Ditjen SDA Kempupera menambah anggaran program padat karya sendiri dimaksudkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya, Sabtu (3/4/2021).
Anggaran awal program padat karya Ditjen SDA sendiri sebesar Rp 3,35 triliun. Jumlah ini ditambah Rp3,8 triliun sehingga total menjadi Rp 7,15 triliun.
Senator asal Jawa Timur ini menilai penambahan anggaran itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi. "Oleh sebab itu, kita berharap penambahan anggaran ini bisa berdampak positif, khususnya pada penyerapan tenaga kerja agar menjadi maksimal dan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi," katanya.
Baca Juga
Pria yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah teknis pelaksanaannya diperhatikan.
"Semua pihak harus berkomitmen dan menjalankan program ini dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan," katanya.Baca juga: Yasonna Tegaskan Megawati Tidak Pernah Singgung Konflik Demokrat
(dam)
tulis komentar anda