Impor Beras Diprotes, Mendag Siap Mundur
Rabu, 24 Maret 2021 - 06:32 WIB
Rencana Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengimpor beras satu juta ton diprotes karena dinilai tidak memihak petani. (Ilustrasi: SINDOnews/Wawan Bastian)
BOLA panas wacana impor beras satu juta ton terus bergulir. Akibatnya tensi polemik di tengah masyarakat kian tinggi. Apalagi sejumlah pemerintah daerah dengan keras menolak beras impor dengan alasan pasokan beras lokal tetap aman. Kisruh wacana impor beras makin jadi sengkarut karena sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) terbelah. Perum Bulog mengklaim masih ada ratusan ribu ton beras impor yang tersimpan di gudang, sedangkan Kemendag ingin menambah cadangan atau stok beras nasional. Lalu muncul pertanyaan sejauh mana urgensi mewujudkan impor beras? Betulkah impor beras mendesak direalisasi? Wacana impor beras bergulir di saat sejumlah wilayah segera memasuki musim panen.
Menyikapi polemik wacana impor beras di tengah masyarakat, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Kemendag lebih bijak dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras. Mufti yang tergabung dalam komisi yang membidangi perdagangan menilai wacana impor beras sebanyak satu juta ton muncul di saat yang tidak tepat karena berbarengan dengan panen raya di berbagai daerah. Lebih jauh Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso malah menilai kebijakan pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri di saat musim panen tiba bagaikan langkah yang kehilangan arah. Selama ini pemerintah selalu berpatokan pada tiga aspek sebelum mengimpor beras, yakni produksi, cadangan, dan harga beras.
Bicara soal produksi beras, belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bakal terjadi peningkatan produksi beras pada tahun ini. Pada April mendatang pihak BPS memperkirakan produksi padi akan menyentuh angka produksi sebanyak 14 juta ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan sebanyak 10 juta ton hingga 11 juta ton. Artinya terdapat surplus sekitar 4 juta ton. Selanjutnya pada Mei dinyatakan surplus berlanjut. Lalu Juni biasanya tercipta keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Dengan demikian persoalan produksi tidak memenuhi syarat sebagai pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor beras.
Bagaimana dengan cadangan atau stok? Sebelumnya Kementan telah merilis bahwa stok beras di lapangan terdapat sebanyak 6,3 juta ton. Melihat angka stok yang memadai dan diiringi akan adanya panen raya, cadangan beras boleh dikatakan aman. Selanjutnya mengenai harga beras belakangan ini cenderung turun. Untuk beberapa kasus harga beras justru di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Karena itu, menurut Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, tidak satu pun dari tiga pertimbangan pemerintah sebelum impor beras yang bisa dijadikan alasan. Lebih tegas, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebut pemerintah abai terhadap situasi pertanian di dalam negeri yang pada ujungnya menekan petani.
Akibat munculnya polemik yang tajam seputar rencana impor beras satu juta ton itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta jangan sampai ada yang menyalahkan pihak lain. Sebab urusan impor beras itu adalah tanggung jawab Mendag demi menjaga harga beras tetap stabil di pasaran. Pasalnya ada kekhawatiran Bulog terancam kesulitan memenuhi target cadangan beras sebanyak satu juta ton hingga 1,5 ton setahun. Lutfi tidak mengabaikan adanya panen raya bulan depan, tetapi setiap panen sering kali diselingi hujan yang membuat banyak gabah basah. Akibatnya tidak bisa disimpan sebagai cadangan di Bulog.
Saat ini stok beras di Bulog berdasarkan versi Kemendag hanya mencapai 500.000 ton, padahal harusnya tersedia minimal satu juta ton beras setiap tahun. Selain itu sebagaimana dibeberkan Lutfi, Bulog baru mampu menyerap 85.000 ton beras dari hasil panen raya. Kondisi tersebut mendorong pihak Kemendag melemparkan wacana untuk menyerap beras impor yang kini berujung pada perdebatan panas di tengah masyarakat. Di sisi lain, ternyata Bulog masih memiliki stok beras impor dari pengadaan 2018 lalu. Dari 1.785.450 ton beras masih tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari angka sisa beras impor tersebut terdapat 106.642 ton masuk kategori beras turun mutu.
Walau badai protes terhadap wacana impor beras begitu kencang, Mendag Muhammad Lutfi merasa tetap berada di jalan yang benar. Bahkan dia siap turun dari kursi menteri apabila keputusannya terbukti salah. Apalagi opsi impor beras untuk memenuhi cadangan Bulog sekitar 1 juta hingga 1,5 juta ton sudah ditetapkan sebelum dirinya menduduki kursi Mendag pada akhir tahun lalu. Masalah impor beras memang sering kali berimplikasi pada masalah politik.
Menyikapi polemik wacana impor beras di tengah masyarakat, anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Kemendag lebih bijak dalam pengelolaan stok pangan, terutama beras. Mufti yang tergabung dalam komisi yang membidangi perdagangan menilai wacana impor beras sebanyak satu juta ton muncul di saat yang tidak tepat karena berbarengan dengan panen raya di berbagai daerah. Lebih jauh Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso malah menilai kebijakan pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri di saat musim panen tiba bagaikan langkah yang kehilangan arah. Selama ini pemerintah selalu berpatokan pada tiga aspek sebelum mengimpor beras, yakni produksi, cadangan, dan harga beras.
Bicara soal produksi beras, belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bakal terjadi peningkatan produksi beras pada tahun ini. Pada April mendatang pihak BPS memperkirakan produksi padi akan menyentuh angka produksi sebanyak 14 juta ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan sebanyak 10 juta ton hingga 11 juta ton. Artinya terdapat surplus sekitar 4 juta ton. Selanjutnya pada Mei dinyatakan surplus berlanjut. Lalu Juni biasanya tercipta keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Dengan demikian persoalan produksi tidak memenuhi syarat sebagai pertimbangan pemerintah untuk melakukan impor beras.
Bagaimana dengan cadangan atau stok? Sebelumnya Kementan telah merilis bahwa stok beras di lapangan terdapat sebanyak 6,3 juta ton. Melihat angka stok yang memadai dan diiringi akan adanya panen raya, cadangan beras boleh dikatakan aman. Selanjutnya mengenai harga beras belakangan ini cenderung turun. Untuk beberapa kasus harga beras justru di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Karena itu, menurut Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, tidak satu pun dari tiga pertimbangan pemerintah sebelum impor beras yang bisa dijadikan alasan. Lebih tegas, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyebut pemerintah abai terhadap situasi pertanian di dalam negeri yang pada ujungnya menekan petani.
Akibat munculnya polemik yang tajam seputar rencana impor beras satu juta ton itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta jangan sampai ada yang menyalahkan pihak lain. Sebab urusan impor beras itu adalah tanggung jawab Mendag demi menjaga harga beras tetap stabil di pasaran. Pasalnya ada kekhawatiran Bulog terancam kesulitan memenuhi target cadangan beras sebanyak satu juta ton hingga 1,5 ton setahun. Lutfi tidak mengabaikan adanya panen raya bulan depan, tetapi setiap panen sering kali diselingi hujan yang membuat banyak gabah basah. Akibatnya tidak bisa disimpan sebagai cadangan di Bulog.
Saat ini stok beras di Bulog berdasarkan versi Kemendag hanya mencapai 500.000 ton, padahal harusnya tersedia minimal satu juta ton beras setiap tahun. Selain itu sebagaimana dibeberkan Lutfi, Bulog baru mampu menyerap 85.000 ton beras dari hasil panen raya. Kondisi tersebut mendorong pihak Kemendag melemparkan wacana untuk menyerap beras impor yang kini berujung pada perdebatan panas di tengah masyarakat. Di sisi lain, ternyata Bulog masih memiliki stok beras impor dari pengadaan 2018 lalu. Dari 1.785.450 ton beras masih tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari angka sisa beras impor tersebut terdapat 106.642 ton masuk kategori beras turun mutu.
Walau badai protes terhadap wacana impor beras begitu kencang, Mendag Muhammad Lutfi merasa tetap berada di jalan yang benar. Bahkan dia siap turun dari kursi menteri apabila keputusannya terbukti salah. Apalagi opsi impor beras untuk memenuhi cadangan Bulog sekitar 1 juta hingga 1,5 juta ton sudah ditetapkan sebelum dirinya menduduki kursi Mendag pada akhir tahun lalu. Masalah impor beras memang sering kali berimplikasi pada masalah politik.
(bmm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda