DPR Minta Pelaku Kasus Dugaan Demurrage Impor Beras Rp8,5 Triliun Dihukum Berat
Minggu, 21 Juli 2024 - 12:55 WIB
loading...
Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum terutama KPK bertindak cepat apabila skandal mark up impor beras dengan kerugian Rp8,5 triliun terbukti. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila skandal mark up impor beras dengan kerugian Rp8,5 triliun terbukti. Tindakan cepat dari aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan sebelum rakyat marah.
“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up import beras ini,” kata Santoso, Minggu (21/7/2024).
Santoso menegaskan, tindakan cepat dari aparat penegak hukum diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp8,5 triliun sangat menyengsarakan rakyat. Santoso berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. “Perilaku oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya,” jelas Santoso.
Baca juga: Dugaan Skandal Impor Beras Bisa Perparah Gejolak Harga Pangan
Santoso menegaskan, pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia. “Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” papar Santoso.
“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up import beras ini,” kata Santoso, Minggu (21/7/2024).
Santoso menegaskan, tindakan cepat dari aparat penegak hukum diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp8,5 triliun sangat menyengsarakan rakyat. Santoso berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. “Perilaku oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya,” jelas Santoso.
Baca juga: Dugaan Skandal Impor Beras Bisa Perparah Gejolak Harga Pangan
Santoso menegaskan, pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku diperlukan lantaran skandal mark up impor beras dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia. “Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” papar Santoso.
Lihat Juga :
