MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa Pilkada Sumba Barat
Senin, 22 Maret 2021 - 20:03 WIB
Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang secara daring perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Sumba Barat, Senin (22/03) di Ruang Sidang MK. Foto/Dok MK
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan menolak seluruh permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango.
Demikian amar Putusan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diucapkan pada Senin (22/3/2021) secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK.
Pada sidang pengucapan putusan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra secara bergantian membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan hal demikian telah terungkap dalam persidangan terdahulu.
Semua surat suara diberikan pada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya, pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan dari saksi yang hadir pada saat terselenggaranya agenda pemilihan.
“Setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa KPPS telah menunjukkan sampul yang berisi surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang diikuti para pihak secara virtual.
Hakim Konstitusi Saldi Isra selanjutnya membacakan pertimbangan yang berhubungan dengan dalil adanya kelalaian Ketua KPPS yang tidak berdoa dan tidak mengambil sumpah para anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS sebelum kegiatan pemungutan suara.
Sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Agustinus Lende, atas peristiwa ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah pula terdapat adanya rekomendasi.
Di antaranya KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
Demikian amar Putusan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, yang diucapkan pada Senin (22/3/2021) secara daring dari Ruang Sidang Pleno MK.
Pada sidang pengucapan putusan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Saldi Isra secara bergantian membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.
Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya KPPS di TPS 001 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu yang tidak memperlihatkan formulir dan surat suara yang masih tersegel, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebutkan hal demikian telah terungkap dalam persidangan terdahulu.
Semua surat suara diberikan pada pemilih masih dalam keadaan belum dicoblos. Artinya, pihak penyelenggara tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya keberatan dari saksi yang hadir pada saat terselenggaranya agenda pemilihan.
“Setelah Mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan Bawaslu terdapat keterangan dari saksi luar Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa KPPS telah menunjukkan sampul yang berisi surat suara dan formulir dalam keadaan tersegel. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang diikuti para pihak secara virtual.
Hakim Konstitusi Saldi Isra selanjutnya membacakan pertimbangan yang berhubungan dengan dalil adanya kelalaian Ketua KPPS yang tidak berdoa dan tidak mengambil sumpah para anggota KPPS dan petugas ketertiban di TPS sebelum kegiatan pemungutan suara.
Sesuai dengan keterangan saksi Pemohon Yuliana Ngongo dan Agustinus Lende, atas peristiwa ini telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah pula terdapat adanya rekomendasi.
Di antaranya KPU Sumba Barat tidak merekrut lagi Ketua KPPS TPS 01 Desa Manukuku Kecamatan Tana Righu atas nama Katrina Bora pada Pemilihan dan Pemilu berikutnya karena telah lalai melaksanakan tugasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda