Dirikan Lembaga Ini, Wali Kota Banda Aceh Sukses Lepaskan UMKM dari Jeratan Rentenir
Rabu, 10 Maret 2021 - 20:55 WIB
Wali Kota Banda Aceh Aminulah Usman saat memaparkan visi dan misi Kota Banda Aceh dalam kepemimpinannya selama 4 tahun pada acara Indonesia Visonary Leader Season VII di iNews Tower, Jakarta. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan fokus pada pengembangan sektor perdagangan di Kota Banda Aceh. Salah satunya mengembangkan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).
Jumlah UMKM di Banda Aceh pun terus mengalami peningkatan. Misalnya saja pada tahun 2017, jumlah UMKM sebanyak 8.225 unit. Lalu di tahun 2018 naik menjadi 10.994 UMKM. Kemudian meningkat lagi tahun 2019 menjadi 12.012 UMKM. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 15.107 UMKM.
Dia mengaku beberapa tahun lalu UMKM di Banda Aceh selalu terjerat dengan rentenir. “Jadi kami mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, PT Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh yang jadi solusi persoalan bagi pelaku usaha kecil,” ungkap Aminullah saat berbicara dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII di iNews Center, Rabu (10/3/2021).
Dia menyebut sebelum adanya PT Mahirah Muamalah 80% pelaku usaha kecil yang disurvei mengaku berurusan dengan rentenir. Namun setelah tahun kedua PT Mahirah Muamalah didirikan, jumlahnya terus menurun.
“Di tahun kedua setelah kita dirikan persentasenya menurun menjadi 14 persen. Tahun 2020 menjadi 2 persen,” katanya.
Pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak berurusan dengan rentenir. Pasalnya selain tidak sesuai dengan syariah Islam juga merugikan masyarakat.
“Jadi ini adalah salah satu yang kami anggap berpengaruh. Karena Aceh yang bersyariah Islam. Rentenir ini selain merugikan masyarakat dan pelaku usaha juga tidak sesuai dengan syariah Islam,” tuturnya.
Aminullah menyebut untuk masalah permodalan bagi UMKM, pihaknya memang memanfaatkan PT Mahirah Muamalah. Namun tidak berhenti disitu saja, pemerintah Kota Banda Aceh juga berusaha membantu masalah pemasaran produk-produk UMKM.
“Pemasaran kita juga melakukan berbagai upaya sehingga pelaku UMKM kualitas produknya semakin baik. Kita lakukan upaya-upaya agar UMKM semakin baik dan maju di masa yang akan datang,” tuturnya.
Jumlah UMKM di Banda Aceh pun terus mengalami peningkatan. Misalnya saja pada tahun 2017, jumlah UMKM sebanyak 8.225 unit. Lalu di tahun 2018 naik menjadi 10.994 UMKM. Kemudian meningkat lagi tahun 2019 menjadi 12.012 UMKM. Pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi 15.107 UMKM.
Dia mengaku beberapa tahun lalu UMKM di Banda Aceh selalu terjerat dengan rentenir. “Jadi kami mendirikan lembaga keuangan mikro syariah, PT Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh yang jadi solusi persoalan bagi pelaku usaha kecil,” ungkap Aminullah saat berbicara dalam Indonesia Visionary Leader (IVL) Season VII di iNews Center, Rabu (10/3/2021).
Dia menyebut sebelum adanya PT Mahirah Muamalah 80% pelaku usaha kecil yang disurvei mengaku berurusan dengan rentenir. Namun setelah tahun kedua PT Mahirah Muamalah didirikan, jumlahnya terus menurun.
“Di tahun kedua setelah kita dirikan persentasenya menurun menjadi 14 persen. Tahun 2020 menjadi 2 persen,” katanya.
Pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak berurusan dengan rentenir. Pasalnya selain tidak sesuai dengan syariah Islam juga merugikan masyarakat.
“Jadi ini adalah salah satu yang kami anggap berpengaruh. Karena Aceh yang bersyariah Islam. Rentenir ini selain merugikan masyarakat dan pelaku usaha juga tidak sesuai dengan syariah Islam,” tuturnya.
Aminullah menyebut untuk masalah permodalan bagi UMKM, pihaknya memang memanfaatkan PT Mahirah Muamalah. Namun tidak berhenti disitu saja, pemerintah Kota Banda Aceh juga berusaha membantu masalah pemasaran produk-produk UMKM.
“Pemasaran kita juga melakukan berbagai upaya sehingga pelaku UMKM kualitas produknya semakin baik. Kita lakukan upaya-upaya agar UMKM semakin baik dan maju di masa yang akan datang,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda