Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Mayoritas Fraksi di DPR Terus Dikritik
Rabu, 24 Februari 2021 - 14:31 WIB
Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research Hemi Lavour Febrinandez menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPR yang terkesan menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu. Mayoritas fraksi di DPR yang awalnya berencana merevisi UU Pemilu pada Prolegnas Prioritas 2021 malah berbalik arah dengan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya.
Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPR yang terkesan menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Padahal terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi. "Salah satunya dengan kembali membahas dan menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada UU Pemilu dan UU Pilkada," kata Hemi dalam keterangan persnya, Rabu (24/2/2021). Baca juga: Wacana Revisi UU Pemilu, DPR dan Pemerintah Perlu Duduk Bersama
Dia menuturkan, munculnya perintah keserentakan penyelenggaraan pilkada secara nasional berawal dari ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan. Menurutnya, pilkada yang dilaksanakan secara serentak akan mengurangi beban penyelenggara dalam mempersiapkan hingga melakukan pengawasan. Namun begitu, Hemi menganggap, bukan berarti pemilu dan pilkada harus diselenggarakan secara bersamaan pada tahun yang sama atau 2024. Baca juga: Demokrat Sebut Alasan Pemerintah Tolak RUU Pemilu Lemah dan Rapuh
Dia melihat, kondisi tersebut malah akan menambah beban penyelenggara yang harus mempersiapkan semuanya, dari tahap pendaftaran hingga rekapitulasi suara untuk pilkada dan pemilu. "Opsi untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 2022 dan 2023 patut untuk dipertimbangkan, karena DPR bersama dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus belajar dari penyelenggaraan pilkada dan pemilu periode sebelumnya," beber dia.
Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Hemi Lavour Febrinandez menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPR yang terkesan menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Padahal terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi. "Salah satunya dengan kembali membahas dan menyelaraskan ketentuan yang terdapat pada UU Pemilu dan UU Pilkada," kata Hemi dalam keterangan persnya, Rabu (24/2/2021). Baca juga: Wacana Revisi UU Pemilu, DPR dan Pemerintah Perlu Duduk Bersama
Dia menuturkan, munculnya perintah keserentakan penyelenggaraan pilkada secara nasional berawal dari ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan. Menurutnya, pilkada yang dilaksanakan secara serentak akan mengurangi beban penyelenggara dalam mempersiapkan hingga melakukan pengawasan. Namun begitu, Hemi menganggap, bukan berarti pemilu dan pilkada harus diselenggarakan secara bersamaan pada tahun yang sama atau 2024. Baca juga: Demokrat Sebut Alasan Pemerintah Tolak RUU Pemilu Lemah dan Rapuh
Dia melihat, kondisi tersebut malah akan menambah beban penyelenggara yang harus mempersiapkan semuanya, dari tahap pendaftaran hingga rekapitulasi suara untuk pilkada dan pemilu. "Opsi untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 2022 dan 2023 patut untuk dipertimbangkan, karena DPR bersama dengan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus belajar dari penyelenggaraan pilkada dan pemilu periode sebelumnya," beber dia.
Lihat Juga :