WNA Terpilih Jadi Bupati, KAMMI Pertanyakan Tata Kelola Data Kependudukan
Senin, 08 Februari 2021 - 21:07 WIB
Menurutnya, ada dua kesalahan mendasar yang dilkukan oleh pemerintah. Pertama, dia menjelaskan, pemerintah dinilai tidak profesional dalam melakukan seleksi administrasi, dan bahkan hingga proses Pilkada berakhir. Kedua, sistem data kependudukan buruk.
"Hal ini menandai buruknya tata kelola KPU dan lembaga-lembaga terlibat. Kedua, buruknya data kependudukan oleh kemendagri," kata Abdussalam melalui siaran pers, Senin (8/2/2021).
Dua hal dasar di atas, kata abdussalam, semestinya tidak terjadi. Dia turut menyinggung kemendagri yang harusnya memiliki data tunggal sistem kependudukan.
"Kejadian ini bukti kecil jika sistem data kependudukan kita masih buruk," tuturnya.
Tanggung jawab paling ideal oleh seluruh pihak, kata salam, yaitu menangguhkan kemenangan Orient. Menurutnya, jika terbukti memiliki status warga negara asing, maka hukum harus benar-benar harus ditegakkan.
"Hal ini menandai buruknya tata kelola KPU dan lembaga-lembaga terlibat. Kedua, buruknya data kependudukan oleh kemendagri," kata Abdussalam melalui siaran pers, Senin (8/2/2021).
Dua hal dasar di atas, kata abdussalam, semestinya tidak terjadi. Dia turut menyinggung kemendagri yang harusnya memiliki data tunggal sistem kependudukan.
"Kejadian ini bukti kecil jika sistem data kependudukan kita masih buruk," tuturnya.
Tanggung jawab paling ideal oleh seluruh pihak, kata salam, yaitu menangguhkan kemenangan Orient. Menurutnya, jika terbukti memiliki status warga negara asing, maka hukum harus benar-benar harus ditegakkan.
Lihat Juga :