DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Kelanjutan Pemekaran
Selasa, 02 Februari 2021 - 19:05 WIB
“Sekarang masalahnya, mau pemekaran dulu supaya ekonomi daerah tumbuh dan bergerak atau menunggu sampai tersedia anggaran yang cukup, baru setelah itu dilakukan pemekaran. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan, banyak sekali kekayaannya. Sumber daya manusia (SDM) juga banyak. Maka buka saja seluas-luasnya pemekaran itu, nanti setelah itu baru dievaluasi, mana yang berhasil dan mana yang gagal,” jelasnya.
Menurut dia, daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri ketika dilakukan pemekaran, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kewenangan mengurus hasil laut yang tidak perlu lagi dipegang oleh pemerintah pusat tetapi diberikan kepada daerah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah. Baca juga: Kota Lembang Tak Masuk 3 CDOB yang Disetujui, Forkodetada Sebut Pemekaran Tak Bisa Instan
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
Menurut dia, daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri ketika dilakukan pemekaran, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kewenangan mengurus hasil laut yang tidak perlu lagi dipegang oleh pemerintah pusat tetapi diberikan kepada daerah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah. Baca juga: Kota Lembang Tak Masuk 3 CDOB yang Disetujui, Forkodetada Sebut Pemekaran Tak Bisa Instan
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
Lihat Juga :