DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Kelanjutan Pemekaran
Selasa, 02 Februari 2021 - 19:05 WIB
Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta pemerintah memberikan kepastian kelanjutan pemekaran wilayah. Foto/Okezone
JAKARTA - Senator asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto meminta pemerintah memberikan kepastian kelanjutan pemekaran wilayah . Tujuannya, untuk memberi kepastian terhadap daerah-daerah yang telah melakukan usulan pemekaran.
“Kepastian sampai kapan moratorium (penghentian sementara, Red) diberlakukan harus ditetapkan. Jangan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan,” ujar Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini dalam rapat kerja dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Abraham memahami bahwa kesiapan anggaran negara menjadi kendalanya. Terlebih, anggaran negara tersedot untuk mengatasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Akan tetapi, Abraham mengingatkan di tiap-tiap daerah memiliki potensi masing-masing.
Ada kekayaan alam yang tersedia di berbagai daerah sebagai modal membangun daerah pemekaran. Berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemekaran.
“Sekarang masalahnya, mau pemekaran dulu supaya ekonomi daerah tumbuh dan bergerak atau menunggu sampai tersedia anggaran yang cukup, baru setelah itu dilakukan pemekaran. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan, banyak sekali kekayaannya. Sumber daya manusia (SDM) juga banyak. Maka buka saja seluas-luasnya pemekaran itu, nanti setelah itu baru dievaluasi, mana yang berhasil dan mana yang gagal,” jelasnya.
Menurut dia, daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri ketika dilakukan pemekaran, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kewenangan mengurus hasil laut yang tidak perlu lagi dipegang oleh pemerintah pusat tetapi diberikan kepada daerah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah.
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
“Kepastian sampai kapan moratorium (penghentian sementara, Red) diberlakukan harus ditetapkan. Jangan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan,” ujar Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini dalam rapat kerja dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Abraham memahami bahwa kesiapan anggaran negara menjadi kendalanya. Terlebih, anggaran negara tersedot untuk mengatasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Akan tetapi, Abraham mengingatkan di tiap-tiap daerah memiliki potensi masing-masing.
Ada kekayaan alam yang tersedia di berbagai daerah sebagai modal membangun daerah pemekaran. Berbagai sumber tersebut dapat digunakan untuk membiayai pemekaran.
“Sekarang masalahnya, mau pemekaran dulu supaya ekonomi daerah tumbuh dan bergerak atau menunggu sampai tersedia anggaran yang cukup, baru setelah itu dilakukan pemekaran. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu kan, banyak sekali kekayaannya. Sumber daya manusia (SDM) juga banyak. Maka buka saja seluas-luasnya pemekaran itu, nanti setelah itu baru dievaluasi, mana yang berhasil dan mana yang gagal,” jelasnya.
Menurut dia, daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri ketika dilakukan pemekaran, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Contohnya, kewenangan mengurus hasil laut yang tidak perlu lagi dipegang oleh pemerintah pusat tetapi diberikan kepada daerah.
Kemudian pengelolaan tambang, minyak bumi dan kekayaan alam satu daerah bisa kelola langsung oleh daerah tanpa pemerintah pusat harus membatasinya. Kata Abraham, bangsa ini perlu belajar dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan dalam program pemekaran wilayah.
Baca Juga
Yang dilakukan negara-negara itu adalah membangun berbagai infrastruktur dasar di tiap-tiap daerah. Misalnya jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Setelah itu, pemekaran dibuka seluas-luasnya. Hasilnya daerah yang dimekarkan menjadi maju karena infrastruktur sudah tersedia.
“Kita juga bisa lakukan itu. Proyek-proyek infrastruktur seperti dibangun Pak Jokowi memang harus diperbanyak. Setelah itu tinggal memekarkan daerah. Nanti daerah sudah bisa mandiri dan kelola dirinya karena sudah tersedia berbagai infrastruktur. Tinggal dia mengelola alam yang ada,” paparKetua Kadin NTT itu.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda