DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Kelanjutan Pemekaran

Lebih lanjut dia mengatakan, kepastian kelanjutan pemekaran juga harus ditetapkan karena dari hasil evaluasi DPD RI terhadap 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sudah dilakukan, hanya 10 daerah yang kinerjanya dianggap kurang. Sementara daerah-daerah lain tidak masalah.

Bahkan pemerintah tidak melakukan kebijakan penggabungan kembali ke daerah induk terhadap daerah-daerah gagal. “Kalau begini kan, berarti daerah pemekaran berhasil semua. Maka harus dilanjutkan kalau hanya 10 daerah yang gagal,” ujar Abraham.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Teras meminta pemerintah segera memberi kepastian sampai kapan kebijakan moratorium dilakukan. “Kami selaku wakil daerah perlu mendapatkan kepastian itu. Karena kami selalu ditanya oleh masyarakat di daerah,” ujar Teras.

Teras menyadari masalah pemekaran memang tidak mudah. Akan tetapi, jika pemerintah sudah punya desain yang lengkap, termasuk sampai kapan pemekaran terakhir dilakukan, maka hal itu bisa dicicil tiap tahun.