Cipayung Plus Sumut Tolak Pilkada dan Pemilu Serentak 2024

Hal tersebut diamini ketua DPD GMNI Sumut, Paulus Gulo. Menurutnya, pilkada dan pemilu serentak 2024 tidak efektif dilaksanakan demi keselamatan rakyat. "Gak efektif. Ya, karena di situlah pemilihan bupati/wali kotanya, gubernurnya, DPRD-nya, DPR/DPD-nya dan presidennya sekaligus. Kami meyakini KPU tidak akan sanggup melaksanakannya. Sementara pemilu serentak 2019 lalu saja banyak petugas yang meninggal menjadi korban. Ini melibatkan nyawa manusia. Dalam hal ini kami garda terdepan menolak pilkada dan pemilu diserentakkan tahun 2024," katanya.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua PW HIMMAH Sumut, Abdul Razak Nasution. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat jangan keliru melaksanakan Pilkada dan Pemilu serentak di 2024, kesalahan sangat fatal yang dilakukan oleh negara apabila ini terjadi.

"Kami mendorong DPR RI merevisi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengagendakan Pilkada serentak tahun 2024. Intinya pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisahkan. karena Negara Kita adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk 271 juta jiwa tidak akan efektif dan banyak tidak baiknya apabila Pilkada dan Pemilu diserentakkan di 2024," kata Razak saat dimintai keterangannya.

Baca juga: Banyak Penolakan Fraksi, Golkar Akui RUU Pemilu Sulit Dilanjutkan