Mahkamah Agung Resmi Miliki 17 Hakim Tinggi Pemilah Perkara
Sabtu, 23 Januari 2021 - 06:17 WIB
Berdasarkan pemberitaan KORAN SINDO dan SINDOnews sebelumnya, pembentukan tim hakim hakim tinggi pemilah perkara merupakan salah satu terobosan MA di era kepemimpinan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Hakim tinggi yang masuk Tim Pemilah Perkara memiliki tiga tugas.
Baca juga : Awas...! Para Bankir Bisa Jadi Pengangguran
Pertama, membaca berkas perkara sebelum diserahkan kepada hakim agung. Tim akan memastikan alasan kasasi atau peninjauan kembali (PK), apakah question of fact yaitu mengulang kembali fakta atau question of law (kesamaan dasar hukum) yang sudah diputus pengadilan sebelumnya atau judex facti atau apakah benar-benar ada masalah hukum yang baru.
Jika alasan kasasi hanya mengulang kembali alasan yang sudah diputus dalam putusan judex facti, maka kasasi tidak akan berlanjut. Berikutnya hakim agung langsung memutus menyatakan tidak dapat diterima. Baca juga: Mahkamah Agung Raih Rekor MURI Diklat Daring Terbanyak
Kedua, tim bertugas mempercepat proses memutus perkara sampai tahapan minutasi. Ketiga, tim dibentuk untuk mengurangi beban perkara karena MA tidak boleh menolak perkara. Apalagi hukum acara tidak mengatur mana perkara yang bisa diajukan ke MA atau tidak bisa diajukan.
Baca juga : Awas...! Para Bankir Bisa Jadi Pengangguran
Pertama, membaca berkas perkara sebelum diserahkan kepada hakim agung. Tim akan memastikan alasan kasasi atau peninjauan kembali (PK), apakah question of fact yaitu mengulang kembali fakta atau question of law (kesamaan dasar hukum) yang sudah diputus pengadilan sebelumnya atau judex facti atau apakah benar-benar ada masalah hukum yang baru.
Jika alasan kasasi hanya mengulang kembali alasan yang sudah diputus dalam putusan judex facti, maka kasasi tidak akan berlanjut. Berikutnya hakim agung langsung memutus menyatakan tidak dapat diterima. Baca juga: Mahkamah Agung Raih Rekor MURI Diklat Daring Terbanyak
Kedua, tim bertugas mempercepat proses memutus perkara sampai tahapan minutasi. Ketiga, tim dibentuk untuk mengurangi beban perkara karena MA tidak boleh menolak perkara. Apalagi hukum acara tidak mengatur mana perkara yang bisa diajukan ke MA atau tidak bisa diajukan.
(mhd)
Lihat Juga :