Menebak Calon Kapolri Pilihan Presiden Jokowi
Sabtu, 09 Januari 2021 - 05:36 WIB
Ketiga, lanjut pria yang juga Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, yakni sosok yang memiliki prestasi di bidang penegakkan hukum dan lain-lain.“Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, sehingga bisa menjamin dan tangkas dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga Indonesia akan lebih fokus dan produktif,” papar Ujang.
Dengan kata lain, sosok tersebut punya chemistry dengan Presiden Jokowi, serta bisa mengamankan Presiden baik dari segi kebijakan maupun langkah politik kebangsaannya.Dan yang terakhir adalah sosok calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakkan HAM. "Reformasi di internal Polri ini harus terus berjalan dan harus diperkuat, sehingga kedepan kepercayaan terhadap institusi Polri juga meningkat," tutur Ujang.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar manut (tunduk dan patuh) terhadap perintah dan kebijakannya. Karena itu sulit berharap calon Kapolri ideal. "Mengapa? Sejak masa kepemimpinan Pak Jokowi, polisi menjadi salah satu bagian dari kekuatan dalam menata kekuasaan. Situasi yang sama, nampaknya akan terjadi di era kedua ini. Bahkan boleh jadi semakin kuat," tutur Ray.
Dia menilai, gaya kepemimpinan di periode kedua yang tampak elitis memang mengaburkan visi perubahan, reformasi dan kerakyatan dari karakter Jokowi sendiri. Dan umumnya, gaya kepemimpinan elitis lebih mempertahankan status quo dari pada perubahan. "Itu mengapa Pak Jokowi membutuhkan figur bisa mengademkan internal kepolisian dari pada figur reformis yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak," ujarnya.
Seturut dengan situasi ekonomi, dan pandemi yang nampaknya masih lama, kata Ray, maka agenda utama Presiden Jokowi adalah menyelesaikan ekonomi. Menurut dia, atas dasar tujuan tersebut, maka perlu stabilitas yang kuat. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi diyakini membutuhkan figur Kapolri yang mengerti prioritas dari Jokowi ini. "Kapolri yang misalnya sibuk melakukan reformasi institusi kepolisian akan menambah persoalan dalam hal menata ekonomi," tukas mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
Kapolri Sosok Hoegeng
Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar mengatakan, masyarakat membutuhkan sosok Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi dan prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (Kapolri era Presiden Soekarno). Erwin mengatakan, sosok Jenderal Hoegeng patut menjadi contoh untuk mengukur secara keseluruhan calon Kapolri yang dibutuhkan saat ini.
Sosok Hoegeng dipandangnya bukan tipikal pimpinan polisi yang senang menampilkan artikulasi kekuasaan. Sedangkan di internal Kepolisian, kata Erwin, mereka butuh penilaian yang lebih objektif yang mengandalkan meritokrasi dan kapasitas ilmu dan perspektif yang mumpuni sebagai pimpinan. “Pemilihan Kapolri yang hanya mengedepankan subjektifitas politik hanya akan merusak keorganisasian Polri ke depan," pungkasnya.
Terpisah, Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan selain punya kemampuan persuasi dan komunikasi, sosok Kapolri juga harus tegas. Tegas bukan berarti tak perlu persuasi, begitu juga komunikatif bukan berarti tidak tegas. “Yang dibutuhkan bukan hanya figur pemimpin Polri yang persuasif dan komunikatif,” ungkapnya. Namun lebih jauh, dibutuhkan figur Kapolri yang lebih cerdas dan lebih menunjukkan jatidiri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hokum yang kokoh.
Menurut dia, kriteria itu tentu saja dimulai dari penentuan figur pemimpinnya. "Tapi itu kondisi ideal. Bagaimanapun, kebutuhan sosok kepemimpinan di tubuh Polri tak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan rezim," ujar Fahmi Lagi pula kata dia, model ruler appointed police (polisi pemerintah) seperti Polri secara alamiah sulit berjarak dengan kekuasaan serta kepentingan maupun prioritasnya. “Calon yang terkuat haruslah yang lebih relevan dengan kepentingan dan prioritas pemerintah," ungkapnya.
Dengan kata lain, sosok tersebut punya chemistry dengan Presiden Jokowi, serta bisa mengamankan Presiden baik dari segi kebijakan maupun langkah politik kebangsaannya.Dan yang terakhir adalah sosok calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakkan HAM. "Reformasi di internal Polri ini harus terus berjalan dan harus diperkuat, sehingga kedepan kepercayaan terhadap institusi Polri juga meningkat," tutur Ujang.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar manut (tunduk dan patuh) terhadap perintah dan kebijakannya. Karena itu sulit berharap calon Kapolri ideal. "Mengapa? Sejak masa kepemimpinan Pak Jokowi, polisi menjadi salah satu bagian dari kekuatan dalam menata kekuasaan. Situasi yang sama, nampaknya akan terjadi di era kedua ini. Bahkan boleh jadi semakin kuat," tutur Ray.
Dia menilai, gaya kepemimpinan di periode kedua yang tampak elitis memang mengaburkan visi perubahan, reformasi dan kerakyatan dari karakter Jokowi sendiri. Dan umumnya, gaya kepemimpinan elitis lebih mempertahankan status quo dari pada perubahan. "Itu mengapa Pak Jokowi membutuhkan figur bisa mengademkan internal kepolisian dari pada figur reformis yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak," ujarnya.
Seturut dengan situasi ekonomi, dan pandemi yang nampaknya masih lama, kata Ray, maka agenda utama Presiden Jokowi adalah menyelesaikan ekonomi. Menurut dia, atas dasar tujuan tersebut, maka perlu stabilitas yang kuat. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi diyakini membutuhkan figur Kapolri yang mengerti prioritas dari Jokowi ini. "Kapolri yang misalnya sibuk melakukan reformasi institusi kepolisian akan menambah persoalan dalam hal menata ekonomi," tukas mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
Kapolri Sosok Hoegeng
Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar mengatakan, masyarakat membutuhkan sosok Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi dan prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (Kapolri era Presiden Soekarno). Erwin mengatakan, sosok Jenderal Hoegeng patut menjadi contoh untuk mengukur secara keseluruhan calon Kapolri yang dibutuhkan saat ini.
Sosok Hoegeng dipandangnya bukan tipikal pimpinan polisi yang senang menampilkan artikulasi kekuasaan. Sedangkan di internal Kepolisian, kata Erwin, mereka butuh penilaian yang lebih objektif yang mengandalkan meritokrasi dan kapasitas ilmu dan perspektif yang mumpuni sebagai pimpinan. “Pemilihan Kapolri yang hanya mengedepankan subjektifitas politik hanya akan merusak keorganisasian Polri ke depan," pungkasnya.
Terpisah, Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan selain punya kemampuan persuasi dan komunikasi, sosok Kapolri juga harus tegas. Tegas bukan berarti tak perlu persuasi, begitu juga komunikatif bukan berarti tidak tegas. “Yang dibutuhkan bukan hanya figur pemimpin Polri yang persuasif dan komunikatif,” ungkapnya. Namun lebih jauh, dibutuhkan figur Kapolri yang lebih cerdas dan lebih menunjukkan jatidiri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hokum yang kokoh.
Menurut dia, kriteria itu tentu saja dimulai dari penentuan figur pemimpinnya. "Tapi itu kondisi ideal. Bagaimanapun, kebutuhan sosok kepemimpinan di tubuh Polri tak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan rezim," ujar Fahmi Lagi pula kata dia, model ruler appointed police (polisi pemerintah) seperti Polri secara alamiah sulit berjarak dengan kekuasaan serta kepentingan maupun prioritasnya. “Calon yang terkuat haruslah yang lebih relevan dengan kepentingan dan prioritas pemerintah," ungkapnya.
tulis komentar anda