Menebak Calon Kapolri Pilihan Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan depan akan menyerahkan satu nama calon Kapolri kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Siapa pilihan Jokowi masih misterius. Banyak spekulasi bermunculan termasuk manuver beberapa calon.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah merekomendasikan lebih dari satu nama penganti Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021 mendatang kepada Presiden, Rabu 6 Januari 2021 lalu. Siapa nama-nama yang diserahkan juga masih dirahasiakan. “Untuk nama tidak dipublikasikan karena suratnya bersifat rahasia," ujar Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto, kemarin.

Belakangan ini sejumlah nama digadang-gadang menjadi calon kuat Kapolri. Ada Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Kepala Lemdikpol Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto.Limajenderal bintang tiga itu dinilai mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dipilih Presiden menggantikan Idham Azis.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan, secara undang-undang, empat jenderal tersebut layak menjadi calon Kapolri. Namun, Edi mengingatkan rekomendasi yang diberikan Kompolnas akan kembali ke Presiden Jokowi siapa yang akan dipilihnya. “Atau bisa jadi Presiden sudah punya calon sendiri di luar rekomendasi Kompolnas dan Wanjakti Polri, bisa saja kan?,” ungkap Edi.

Mantan anggota Kompolnas meyakini Presiden sudah mengantongi satu nama calon Kapolri. Hanya, Jokowi tidak mau membuka siapa calonnya ke publik. “Saya yakin, 100% Presiden sudah punya satu nama calon Kapolri," tegasnya. Menurut Edi, para jenderal Polri tidak perlu melakukan manuver atau lobi-lobi untuk mendapatkan kursi nomor satu di kepolisian. Sebab, kata dia, Presiden Jokowi sudah tahu dan yakin akan pilihannya itu. “Presiden tahu siapa calon kapolri yang bagus dan pantas. Yang pasti punya creamistry atau kedeketan dengan Presiden,” pungkasnya.


Edi menilai Presiden juga akan memilih sosok Kapolri yang visioner dan mampu mewujudkan visi misi Presiden dalam mewujudkan Polri yang profesional dan dicintai rakyat. “Jadi tidak perlu banyak bicara tapi kinerjanya dirasakan masyarakat Indonesia," ungkapnya. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden sudah mengantongi nama calon pengganti Idham Azis. Namun, nama calon yang dimaksud masih dirahasiakan. "Ya, itu sebenarnya karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada tinggal nunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin lalu.

Punya Chemistry dengan Presiden

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengungkan sosok pengganti Jenderal Idham Azis yang akan dipilih Presiden harus memenuhi sejumlah kriteria sehingga bisa menjadikan Polri lebih maju dan modern serta benar-benar menjadi harapan rakyat Indonesia. Ujang merinci kriteria sosok calon Kapolri baru tersebut. Pertama, kata dia memenuhi syarat sesuai UU dan peraturan yang berlaku, terutama jenderal bintang tiga. “Kriteria kedua adalah memiliki track record yang bagus, jenjang karirnya jelas dan tidak cacat,” katanya.

Ketiga, lanjut pria yang juga Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, yakni sosok yang memiliki prestasi di bidang penegakkan hukum dan lain-lain.“Keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi, sehingga bisa menjamin dan tangkas dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga Indonesia akan lebih fokus dan produktif,” papar Ujang.

Dengan kata lain, sosok tersebut punya chemistry dengan Presiden Jokowi, serta bisa mengamankan Presiden baik dari segi kebijakan maupun langkah politik kebangsaannya.Dan yang terakhir adalah sosok calon Kapolri harus memiliki komitmen untuk melanjutkan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakkan HAM. "Reformasi di internal Polri ini harus terus berjalan dan harus diperkuat, sehingga kedepan kepercayaan terhadap institusi Polri juga meningkat," tutur Ujang.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini Presiden Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar manut (tunduk dan patuh) terhadap perintah dan kebijakannya. Karena itu sulit berharap calon Kapolri ideal. "Mengapa? Sejak masa kepemimpinan Pak Jokowi, polisi menjadi salah satu bagian dari kekuatan dalam menata kekuasaan. Situasi yang sama, nampaknya akan terjadi di era kedua ini. Bahkan boleh jadi semakin kuat," tutur Ray.

Dia menilai, gaya kepemimpinan di periode kedua yang tampak elitis memang mengaburkan visi perubahan, reformasi dan kerakyatan dari karakter Jokowi sendiri. Dan umumnya, gaya kepemimpinan elitis lebih mempertahankan status quo dari pada perubahan. "Itu mengapa Pak Jokowi membutuhkan figur bisa mengademkan internal kepolisian dari pada figur reformis yang sedikit banyak akan menimbulkan gejolak," ujarnya.

Seturut dengan situasi ekonomi, dan pandemi yang nampaknya masih lama, kata Ray, maka agenda utama Presiden Jokowi adalah menyelesaikan ekonomi. Menurut dia, atas dasar tujuan tersebut, maka perlu stabilitas yang kuat. Berdasarkan kondisi itu, Jokowi diyakini membutuhkan figur Kapolri yang mengerti prioritas dari Jokowi ini. "Kapolri yang misalnya sibuk melakukan reformasi institusi kepolisian akan menambah persoalan dalam hal menata ekonomi," tukas mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.

Kapolri Sosok Hoegeng

Sekretaris Nasional Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia Erwin Natosmal Oemar mengatakan, masyarakat membutuhkan sosok Kapolri yang komunikatif dan memahami perkembangan pengetahuan, demokrasi dan prinsip negara hukum yang menitikberatkan pada komunikasi dan persuasif sebagaimana yang dicontohkan Jenderal Hoegeng (Kapolri era Presiden Soekarno). Erwin mengatakan, sosok Jenderal Hoegeng patut menjadi contoh untuk mengukur secara keseluruhan calon Kapolri yang dibutuhkan saat ini.

Sosok Hoegeng dipandangnya bukan tipikal pimpinan polisi yang senang menampilkan artikulasi kekuasaan. Sedangkan di internal Kepolisian, kata Erwin, mereka butuh penilaian yang lebih objektif yang mengandalkan meritokrasi dan kapasitas ilmu dan perspektif yang mumpuni sebagai pimpinan. “Pemilihan Kapolri yang hanya mengedepankan subjektifitas politik hanya akan merusak keorganisasian Polri ke depan," pungkasnya.

Terpisah, Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan selain punya kemampuan persuasi dan komunikasi, sosok Kapolri juga harus tegas. Tegas bukan berarti tak perlu persuasi, begitu juga komunikatif bukan berarti tidak tegas. “Yang dibutuhkan bukan hanya figur pemimpin Polri yang persuasif dan komunikatif,” ungkapnya. Namun lebih jauh, dibutuhkan figur Kapolri yang lebih cerdas dan lebih menunjukkan jatidiri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hokum yang kokoh.

Menurut dia, kriteria itu tentu saja dimulai dari penentuan figur pemimpinnya. "Tapi itu kondisi ideal. Bagaimanapun, kebutuhan sosok kepemimpinan di tubuh Polri tak akan bisa dilepaskan dari kebutuhan rezim," ujar Fahmi Lagi pula kata dia, model ruler appointed police (polisi pemerintah) seperti Polri secara alamiah sulit berjarak dengan kekuasaan serta kepentingan maupun prioritasnya. “Calon yang terkuat haruslah yang lebih relevan dengan kepentingan dan prioritas pemerintah," ungkapnya.

Dengan demikian, menurutnya, yang menarik saat ini bukanlah menyodor-nyodorkan kriteria calon Kapolri. Sebaliknya, dia justru lebih tertarik untuk menunggu siapa sosok calon Kapolri yang disodorkan ke DPR. “Dari sana akan tampak, apa kepentingan dan prioritas pemerintah terhadap Polri," pungkas dia. DPR sendiri sudah pasang kuda-kuda untuk mengagendakan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri sebelum masa sidang dibuka pada 11 Januari pekan depan.