KPK Soroti Akurasi Data Penerima Bansos Corona 2021
Selasa, 05 Januari 2021 - 23:27 WIB
KPK akui terus mempelototi penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona. Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akui terus mempelototi penyelenggaraan bantuan sosial ( bansos ) di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) dan mendukung pemulihan nasional.
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati mengungkapkan, adanya persoalan utama terkait penyaluran bansos Covid-19.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data," ujar Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
Terkait pengelolaan data di Kemensos, lanjut Ipi, pada akhir tahun 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan.
Sedangkan terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK mendapatkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak padan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.
"Selain itu, data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal. Ketiga, tumpang tindih penerima bansos," kata Ipi.
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati mengungkapkan, adanya persoalan utama terkait penyaluran bansos Covid-19.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data," ujar Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
Terkait pengelolaan data di Kemensos, lanjut Ipi, pada akhir tahun 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan.
Sedangkan terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK mendapatkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tidak padan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK.
"Selain itu, data penerima bantuan regular seperti PKH, BPNT, PBI-JK tidak merujuk pada DTKS. Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal. Ketiga, tumpang tindih penerima bansos," kata Ipi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda