Ada Varian Baru Covid-19, Epidemiolog Minta Pemerintah Tutup Ruang Gerak
Selasa, 29 Desember 2020 - 22:03 WIB
"Itu ada jeda waktu dengan melihat mobilitas ke Eropa dan penerbangan yang dibuka. Kita tidak kuat di perbatasan dan pintu-pintu masuk sehingga probabilitas masuknya besar. Jadi sama dengan ketika kasus pertama diumumkan pada 2 Maret, saya mengatakan kasus itu sudah ada sebelum itu," jelasnya.
Virus Sars Cov-II belum bisa diredam. Maka, Kamaluddin menegaskan Indonesia harus menutup ruang gerak. "Sekarang tidak bisa tidak, terutama Pulau Jawa. Hari ini (29 Desember), DKI Jakarta 2.056, Jawa Barat 1.329, dan Jawa Tengah 1.056 kasus, itu sudah warning," ucapnya.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengambil kebijakan menutup kedatangan warga negara asing per 1 Januari 2021. Penutupan ini berlaku 14 hari. Kamaluddin menyebut langkah itu sudah terlambat. Namun, itu harus dilakukan daripada tidak karena ancaman virus Sars Cov-II varian baru sudah di depan mata.
(Baca juga: Risiko Anggaran Covid-19 Rp1.035,2 Triliun, BPK: Awas Penunggang Bebas ).
"Saya selalu bilang kita harus berada di depan dan mencegahnya. Kita terlambat membendung kasus. Kita kewalahan oleh kasus di dalam dan luar (negeri). Saya mengapresiasi setidaknya pemerintah melakukan itu. Ini waktunya pendek (penutupan). Saya pikir akan dievaluasi melihat progres kasus itu akan menjadi pertimbangan dilanjutkan atau tidak," pungkasnya.
Virus Sars Cov-II belum bisa diredam. Maka, Kamaluddin menegaskan Indonesia harus menutup ruang gerak. "Sekarang tidak bisa tidak, terutama Pulau Jawa. Hari ini (29 Desember), DKI Jakarta 2.056, Jawa Barat 1.329, dan Jawa Tengah 1.056 kasus, itu sudah warning," ucapnya.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengambil kebijakan menutup kedatangan warga negara asing per 1 Januari 2021. Penutupan ini berlaku 14 hari. Kamaluddin menyebut langkah itu sudah terlambat. Namun, itu harus dilakukan daripada tidak karena ancaman virus Sars Cov-II varian baru sudah di depan mata.
(Baca juga: Risiko Anggaran Covid-19 Rp1.035,2 Triliun, BPK: Awas Penunggang Bebas ).
"Saya selalu bilang kita harus berada di depan dan mencegahnya. Kita terlambat membendung kasus. Kita kewalahan oleh kasus di dalam dan luar (negeri). Saya mengapresiasi setidaknya pemerintah melakukan itu. Ini waktunya pendek (penutupan). Saya pikir akan dievaluasi melihat progres kasus itu akan menjadi pertimbangan dilanjutkan atau tidak," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :