Ada Varian Baru Covid-19, Epidemiolog Minta Pemerintah Tutup Ruang Gerak

Selasa, 29 Desember 2020 - 22:03 WIB
loading...
Ada Varian Baru Covid-19, Epidemiolog Minta Pemerintah Tutup Ruang Gerak
Ada varian baru Covid-19, epidemiolog minta pemerintah tutup ruang gerak masyarakat. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Virus Sars Cov-II terus bermutasi dan kini ditemukan varian baru , B117, yang banyak ditemukan di Inggris. Pemerintah harus mengantisipasi dari sisi pintu masuk hingga menyiapkan fasilitas kesehatan dalam menangani penambahan jumlah pasien.

Epidemiolog Kamaluddin Latief mengatakan, varian baru ini memiliki tingkat penularan 71 persen lebih cepat dibandingkan jenis lama. Yang harus diantisipasi dari virus Sars Cov-II ini adalah fatality rate (kematian) dan penularan. Sejak awal muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, virus ini dengan cepat menyebar antarmanusia di seluruh dunia.

"Kombinasi dari kedua itu (fatality dan penularan) yang dikhawatirkan. Jangan sampai virusnya cepat menular dan gampang mematikan. Fatality rate ini artinya jumlah yang meninggal di antara semua yang sudah dinyatakan sakit. Kita selalu mengatakan case fatality cenderung rendah. Jangan lupa dikalikan dengan jumlah kasus aktif, sekarang yang dirawat sudah puluhan ribu," ujarnya saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (29/12/2020).
Ada Varian Baru Covid-19, Epidemiolog Minta Pemerintah Tutup Ruang Gerak

Data teranyar dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 , jumlah kasus aktif 108.636 dan suspek 68.181 orang. Penyakit Covid-19 di Indonesia telah merenggut nyawa sebanyak 21.703. Virus Sars Cov-II ini sudah berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Kamaluddin mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebab, fasilitas kesehatan sudah kewalahan.

( ).

"Saya menyebut rumah sakit kita kolaps. Jabodetabek, terutama Depok, UGD sudah hampir tidak bisa menampung pasien. (Terjadi juga) di Tangerang Selatan dan Bekasi. Jangan sampai penularan varian baru ini menaikkan (kasus). Artinya, kenaikan penularan itu sangat-sangat berbahaya. Kita harus mengantisipasi betul penularan di komunitas," tutur Dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 ini diprediksi meningkatkan jumlah pasien gejala berat. Jika demikian, beban akan berada di fasilitas kesehatan. Pemerintah harus memikirkan kesiapan IGD, tenaga medis, peralatan, dan ruang isolasi. Dalam penanganan pasien gejala berat biasanya membutuhkan ventilator. Masalahnya, jumlahnya terbatas.

Kamaluddin memprediksi jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia akan lebih dari 1 juta orang sebelum kuartal pertama tahun 2021. Dia menyatakan, pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus bersinergi. Dia menyatakan tidak menutup mata bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal dalam menanggulangi pandemi ini.

( ).

Namun, Indonesia sudah keteteran sebelum ada varian baru itu. Kini varian baru itu sudah ada di Singapura dan Malaysia. Bahkan, Kamaluddin menduga varian baru sudah masuk ke Tanah Air. Alasannya, varian baru itu sudah mulai dideteksi sejak September.

"Itu ada jeda waktu dengan melihat mobilitas ke Eropa dan penerbangan yang dibuka. Kita tidak kuat di perbatasan dan pintu-pintu masuk sehingga probabilitas masuknya besar. Jadi sama dengan ketika kasus pertama diumumkan pada 2 Maret, saya mengatakan kasus itu sudah ada sebelum itu," jelasnya.

Virus Sars Cov-II belum bisa diredam. Maka, Kamaluddin menegaskan Indonesia harus menutup ruang gerak. "Sekarang tidak bisa tidak, terutama Pulau Jawa. Hari ini (29 Desember), DKI Jakarta 2.056, Jawa Barat 1.329, dan Jawa Tengah 1.056 kasus, itu sudah warning," ucapnya.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengambil kebijakan menutup kedatangan warga negara asing per 1 Januari 2021. Penutupan ini berlaku 14 hari. Kamaluddin menyebut langkah itu sudah terlambat. Namun, itu harus dilakukan daripada tidak karena ancaman virus Sars Cov-II varian baru sudah di depan mata.

( ).

"Saya selalu bilang kita harus berada di depan dan mencegahnya. Kita terlambat membendung kasus. Kita kewalahan oleh kasus di dalam dan luar (negeri). Saya mengapresiasi setidaknya pemerintah melakukan itu. Ini waktunya pendek (penutupan). Saya pikir akan dievaluasi melihat progres kasus itu akan menjadi pertimbangan dilanjutkan atau tidak," pungkasnya.

(zik)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2198 seconds (0.1#10.140)