Penerapan Protokol Kesehatan Kunci Rendahnya Klaster Pilkada 2020
Selasa, 15 Desember 2020 - 08:13 WIB
Foto: dok/SINDOnews
JAKARTA - Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dinilai berjalan lancar. Tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu, baik dari sisi keamanan, ketertiban, maupun kesehatan masyarakat.
Sejumlah kalangan sempat mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada 2020 akan memunculkan klaster baru penularan wabah Covid-19. Oleh karena itu, mereka meminta adanya penundaan pilkada hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah sendiri sempat melakukan penundaan pelaksanaan dari Juli ke September 2020. Namun, tuntutan penundaan pilkada selanjutnya yang disuarakan oleh banyak kalangan ditolak pemerintah. (Baca: Ketika Musibah Datang Sebagai Peringatan)
"Kami bersyukur Alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dulu pilkada serentak ini dilaksanakan di dalam suasana Covid-19. Pada waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Sampai kapan? Tidak tahu, pokoknya ditunda. Karena apa? Karena kalau pilkada diadakan, pertama katanya akan menjadi klaster Covid-19," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Hotel Melia Purosani Yogyakarta. Rapat ini dihadiri Mendagri, Menkopolhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Gubernur DIY. Selain itu hadir secara virtual Gubernur, Bupati/Wali Kota, KPUD, Bawaslu Daerah, dan Forkopimda, kemarin.
Dia mengungkapkan ada sebagian kalangan yang memberikan gambaran jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, akan ada sekitar 3 juta orang yang akan terpapar Covid-19. Atau, jika tidak 3 juta, bisa setidaknya 200.000 akan terinfeksi. Namun, dia mengucapkan rasa terima kasih atas semua peringatan sebelum pilkada digelar. Menurutnya, hal tersebut bagian dari kecintaan terhadap rakyat Indonesia. "Kita laksanakan dengan Bismillah, semua saran kita tampung, kita siapkan protokol kesehatan. Dan, Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru," ujarnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Merawat Pasien)
Sejumlah kalangan sempat mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada 2020 akan memunculkan klaster baru penularan wabah Covid-19. Oleh karena itu, mereka meminta adanya penundaan pilkada hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah sendiri sempat melakukan penundaan pelaksanaan dari Juli ke September 2020. Namun, tuntutan penundaan pilkada selanjutnya yang disuarakan oleh banyak kalangan ditolak pemerintah. (Baca: Ketika Musibah Datang Sebagai Peringatan)
"Kami bersyukur Alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dulu pilkada serentak ini dilaksanakan di dalam suasana Covid-19. Pada waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Sampai kapan? Tidak tahu, pokoknya ditunda. Karena apa? Karena kalau pilkada diadakan, pertama katanya akan menjadi klaster Covid-19," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Hotel Melia Purosani Yogyakarta. Rapat ini dihadiri Mendagri, Menkopolhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Gubernur DIY. Selain itu hadir secara virtual Gubernur, Bupati/Wali Kota, KPUD, Bawaslu Daerah, dan Forkopimda, kemarin.
Dia mengungkapkan ada sebagian kalangan yang memberikan gambaran jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, akan ada sekitar 3 juta orang yang akan terpapar Covid-19. Atau, jika tidak 3 juta, bisa setidaknya 200.000 akan terinfeksi. Namun, dia mengucapkan rasa terima kasih atas semua peringatan sebelum pilkada digelar. Menurutnya, hal tersebut bagian dari kecintaan terhadap rakyat Indonesia. "Kita laksanakan dengan Bismillah, semua saran kita tampung, kita siapkan protokol kesehatan. Dan, Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru," ujarnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Merawat Pasien)
Lihat Juga :