KPK Jelaskan soal Gratifikasi di hadapan Puluhan Direksi BUMN

Dalam sosialisasi tersebut, KPK juga mengingatkan gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan akar dari tindak pidana korupsi.

Karena itu, lanjut dia, hal ini harus menjadi kesadaran bagi para penyelenggara negara yang akan menerima sesuatu maupun bagi pihak swasta yang ingin memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan BUMN Bersih yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), khususnya melalui implementasi program pengendalian gratifikasi (PPG)," ungkapnya.

KPK berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal sinergi antara kedua unit PPG di dua perusahaan BUMN tersebut dengan KPK. Terutama dalam upaya peningkatan pemahaman untuk menolak setiap gratifikasi yang terindikasi suap atau melaporkan jika terpaksa menerima.

"KPK juga mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) jika terpaksa menerima. Dengan GOL, melaporkan penerimaan gratifikasi menjadi semakin mudah, dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja," tuturnya.