IPW: Penuntasan Kasus FPI Jadi Pertimbangan Presiden Tentukan Calon Kapolri
Senin, 14 Desember 2020 - 14:26 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya menggunakan masker. Foto/SINDOnews/YULIANTO
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta kepolisan dapat mengusut secara tuntas adanya bom molotov di Jakarta dan Makassar. Utamanya apakah hal ini berkaitan dengan massa pendukung Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab atau tidak.
"Apakah Pelemparan molotov kali ini ada kaitannya dengan para pendukung Rizieq, tentunya menjadi tugas polisi untuk mengusutnya," katanya saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Ditanyakan apakah kejadian akhir-akhir ini berkaitan dengan bursa kapolri, Neta menyebut bisa saja ada asumsi tersebut. Namun dia melihat bagaimana kepolisian menanganinya akan jadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis. ( )
"Bisa saja ada asumsi seperti itu. Yang jelas semua peristiwa Kamtibmas yang ada tentu menjadi penilaian presiden," ujarnya.
Neta mengatakan bahwa semua kasus yang terjadi belakangan akan berpengaruh naiknya turunnya elektabilitas para calon Kapolri di depan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat Presiden Jokowi merupakan pemilik hak prerogatif dalam memilih kapolri.
"Dari berbagai kasus belakangan ini Jokowi tentu bisa melihat siapa jenderal yang berloyalitas tinggi, memiliki kapasitas untuk mengkonsolidasikan polri dan berkualitas untuk menjadikan polri benar-benar promoter. Dan siapa pula jenderal yang pintar mencari muka," katanya.
"Dari berbagai kasus belakangan ini, mulai dari pilkada hingga penembakan 6 anggota FPI tentunya presiden sudah bisa memilih siapa jenderal yang akan menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis. IPW berharap Jokowi tak salah pilih agar Kamtibmas bisa terjaga maksimal," katanya. ( )
"Apakah Pelemparan molotov kali ini ada kaitannya dengan para pendukung Rizieq, tentunya menjadi tugas polisi untuk mengusutnya," katanya saat dihubungi, Senin (14/12/2020).
Ditanyakan apakah kejadian akhir-akhir ini berkaitan dengan bursa kapolri, Neta menyebut bisa saja ada asumsi tersebut. Namun dia melihat bagaimana kepolisian menanganinya akan jadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis. ( )
"Bisa saja ada asumsi seperti itu. Yang jelas semua peristiwa Kamtibmas yang ada tentu menjadi penilaian presiden," ujarnya.
Neta mengatakan bahwa semua kasus yang terjadi belakangan akan berpengaruh naiknya turunnya elektabilitas para calon Kapolri di depan Presiden Jokowi. Hal ini mengingat Presiden Jokowi merupakan pemilik hak prerogatif dalam memilih kapolri.
"Dari berbagai kasus belakangan ini Jokowi tentu bisa melihat siapa jenderal yang berloyalitas tinggi, memiliki kapasitas untuk mengkonsolidasikan polri dan berkualitas untuk menjadikan polri benar-benar promoter. Dan siapa pula jenderal yang pintar mencari muka," katanya.
"Dari berbagai kasus belakangan ini, mulai dari pilkada hingga penembakan 6 anggota FPI tentunya presiden sudah bisa memilih siapa jenderal yang akan menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis. IPW berharap Jokowi tak salah pilih agar Kamtibmas bisa terjaga maksimal," katanya. ( )
(abd)
tulis komentar anda