Jelang Pilkada, SMRC: Umumnya Warga Kurang Ketat Jalankan Prokes
Minggu, 06 Desember 2020 - 18:57 WIB
Lebih lanjut terkait kepatuhan mengenakan masker, Deni menyebut juga belum maksimal. Dimana hanya separuh warga yang selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Dalam survei pada 4 sampai 7 November sekitar 47% warga menyatakan selalu mengenakan masker jika keluar rumah, 40% sering mengenakan, 11% jarang, dan 1% tidak pernah.
Lalu warga yang selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga tidak dominan. Dimana hanya sekitar 43% warga menyatakan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 48% sering, 9% jarang.
Hal serupa juga terlihat dari kepatuhan dalam menjaga jarak, Di mana hanya 35% warga menyatakan selalu menjaga jarak fisik dengan orang lain dalam pergaulan sehari-hari atau di tempat kerja. Sementara 44% sering menjaga jarak, 18% jarang, dan 3% tidak pernah.
"Jadi warga pada umumnya kurang ketat atau tidak peduli dengan protokol kesehatan," ungkapnya.
Menurutnya ketidakpatuhan warga ini dan didorong adanya momen pilkada berpotensi menaikan kasus positif covid. Deni pun menekankan pentingnya penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Karena itu penegakan hukum bagi protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah," pungkasnya.
Lalu warga yang selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga tidak dominan. Dimana hanya sekitar 43% warga menyatakan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 48% sering, 9% jarang.
Hal serupa juga terlihat dari kepatuhan dalam menjaga jarak, Di mana hanya 35% warga menyatakan selalu menjaga jarak fisik dengan orang lain dalam pergaulan sehari-hari atau di tempat kerja. Sementara 44% sering menjaga jarak, 18% jarang, dan 3% tidak pernah.
"Jadi warga pada umumnya kurang ketat atau tidak peduli dengan protokol kesehatan," ungkapnya.
Menurutnya ketidakpatuhan warga ini dan didorong adanya momen pilkada berpotensi menaikan kasus positif covid. Deni pun menekankan pentingnya penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Karena itu penegakan hukum bagi protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda