Pilkada Serentak 2020, Politik Uang dan Keberpihakan ASN Masih Menjadi Masalah
Jum'at, 04 Desember 2020 - 08:21 WIB
Pilkada Serentak. Ilustrasi/SINDO
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan titik rawan pelanggaran menjelang pemungutan suara di Pilkada Serentak 2020 . Di antaranya, politik uang dan keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) .
Pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat diprediksi membuat politik uang akan marak. "Banyak yang kesulitan secara ekonomi ketika ada politik uang, vote buying, dan bagi-bagi bansos, ini (kemungkinan) akan diterima dengan tangan terbuka oleh warga. Ini perlu diawasi. Waktunya terbatas, kurang dari 7 hari," ujar peneliti ICW Egi Primayogha, dalam diskusi daring dengan 'Pilkada, Kecurangan, dan Netralitas ASN ', Kamis (3/12/2020).
Selain itu, ICW menyoroti netralitas ASN . Keberpihakan ASN dinilai akan membuat jalannya pilkada tidak adil. Selama ini, ASN selalu ditarik-tarik oleh politikus atau dengan sadar ikut politik praktis.
(Baca juga: Ada Pilkada Serentak, Epidemiolog Meyakini Kasus Covid-19 Melonjak ).
Pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat diprediksi membuat politik uang akan marak. "Banyak yang kesulitan secara ekonomi ketika ada politik uang, vote buying, dan bagi-bagi bansos, ini (kemungkinan) akan diterima dengan tangan terbuka oleh warga. Ini perlu diawasi. Waktunya terbatas, kurang dari 7 hari," ujar peneliti ICW Egi Primayogha, dalam diskusi daring dengan 'Pilkada, Kecurangan, dan Netralitas ASN ', Kamis (3/12/2020).
Selain itu, ICW menyoroti netralitas ASN . Keberpihakan ASN dinilai akan membuat jalannya pilkada tidak adil. Selama ini, ASN selalu ditarik-tarik oleh politikus atau dengan sadar ikut politik praktis.
(Baca juga: Ada Pilkada Serentak, Epidemiolog Meyakini Kasus Covid-19 Melonjak ).
Lihat Juga :