Waspadai Kerumunan Akhir Kampanye
Jum'at, 04 Desember 2020 - 06:23 WIB
asa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan mencapai puncaknya pada Sabtu (5/11) mendatangkan kekhawatiran banyak pihak. Foto/Koran SINDO
JAKARTA - Masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan mencapai puncaknya pada Sabtu (5/11) mendatangkan kekhawatiran banyak pihak. Meningkatnya penyebaran Covid-19 kian depan mata jika protokol kesehatan kampanye akhir itu diabaikan.
Potensi kerawanan ini sangat besar sebab para calon kepala daerah kemungkinan akan menggelar kegiatan kampanye dengan cara pengumpulan massa atau tatap muka langsung. Cara ini dinilai sebagai langkah pamungkas yang efektif ketimbang kampanye virtual atau terbatas sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.
Keterbatasan aparat dan petugas pengawas di lapangan membuat potensi kerawanan pilkada di 270 daerah tahun ini semakin besar. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut, para kandidat dan tim pemenangan perlu memiliki kesadaran tinggi dengan mengutamakan aspek keselamatan jiwa masyarakat. Mereka didorong memanfaatkan model kampanye yang lebih kreatif dengan tetap meminimalisasi kehadiran jumlah orang banyak. (Baca: Liburan, Jangan Lengah Penularan Covid-19)
Bakal melonjaknya sebaran Covid-19 akibat munculnya kerumunan baru di masa akhir kampanye ini juga menjadi kekhawatiran Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit mengungkapkan, berkaca pada melonjaknya kasus positif Covid akhir November lalu, diketahui bahwa kenaikan itu dipicu banyaknya kerumunan. Tiga kerumunan besar tersebut adalah banyaknya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kampanye pilkada langsung dan kedatangan Habib Rizieq Shihab.
Listyo mewanti-wanti para kandidat dan semua pihak memberi perhatian kerawanan ini. Sebab jika benar penularan dengan jumlah besar nanti terjadi, maka membuat penanganan pandemi di Tanah Air kian menghadapi banyak tantangan. Tak hanya itu, upaya pemulihan ekonomi maupun perlindungan kesehatan warga juga menjadi kian tak mudah.
Merujuk data survei dari Indo Barometer, Listyo mengatakan, jika tidak diantisipasi dengan baik, mulai dari kampanye maupun aktivitas yang berpotensi memunculkan kerumunan, maka diprediksi akan ada penambahan 156.000 kasus baru. Prediksi ini berdasar aktivitas di 1.042.280 titik penyebaran kampanye dan 305.000 kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS). (Baca juga: Berakhlak yang Baik Menjadi Pemberat Timbangan)
Selain ancaman itu, dia menyebut saat ini ada 17 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada dalam status zona merah penyebaran korona. Sebagian besar wilayah merah itu berada di Jawa yang mencapai 8 daerah. Adapun wilayah Sumatera ada 5 dan Kalimantan 3. “Jadi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada ini dengan baik di situasi dan tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi," katanya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa-masa krusial pilkada ini. Pihaknya tidak ingin pilkada justru berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.
Dia mengingatkan bahwa gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepada para calon pemimpin di daerah, dia meminta mereka bisa manfaatkan sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik. “Dan jangan lelah mengampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Bersikaplah dengan penuh tanggung jawab dan jangan melakukan kampanye yang memicu kerumunan,” ungkapnya. (Baca juga: Sekolah Tatap Muka, Perlu Patroli Khusus Awasi Mobilisasi Siswa)
Potensi kerawanan ini sangat besar sebab para calon kepala daerah kemungkinan akan menggelar kegiatan kampanye dengan cara pengumpulan massa atau tatap muka langsung. Cara ini dinilai sebagai langkah pamungkas yang efektif ketimbang kampanye virtual atau terbatas sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.
Keterbatasan aparat dan petugas pengawas di lapangan membuat potensi kerawanan pilkada di 270 daerah tahun ini semakin besar. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut, para kandidat dan tim pemenangan perlu memiliki kesadaran tinggi dengan mengutamakan aspek keselamatan jiwa masyarakat. Mereka didorong memanfaatkan model kampanye yang lebih kreatif dengan tetap meminimalisasi kehadiran jumlah orang banyak. (Baca: Liburan, Jangan Lengah Penularan Covid-19)
Bakal melonjaknya sebaran Covid-19 akibat munculnya kerumunan baru di masa akhir kampanye ini juga menjadi kekhawatiran Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Sigit mengungkapkan, berkaca pada melonjaknya kasus positif Covid akhir November lalu, diketahui bahwa kenaikan itu dipicu banyaknya kerumunan. Tiga kerumunan besar tersebut adalah banyaknya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kampanye pilkada langsung dan kedatangan Habib Rizieq Shihab.
Listyo mewanti-wanti para kandidat dan semua pihak memberi perhatian kerawanan ini. Sebab jika benar penularan dengan jumlah besar nanti terjadi, maka membuat penanganan pandemi di Tanah Air kian menghadapi banyak tantangan. Tak hanya itu, upaya pemulihan ekonomi maupun perlindungan kesehatan warga juga menjadi kian tak mudah.
Merujuk data survei dari Indo Barometer, Listyo mengatakan, jika tidak diantisipasi dengan baik, mulai dari kampanye maupun aktivitas yang berpotensi memunculkan kerumunan, maka diprediksi akan ada penambahan 156.000 kasus baru. Prediksi ini berdasar aktivitas di 1.042.280 titik penyebaran kampanye dan 305.000 kegiatan di tempat pemungutan suara (TPS). (Baca juga: Berakhlak yang Baik Menjadi Pemberat Timbangan)
Selain ancaman itu, dia menyebut saat ini ada 17 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada dalam status zona merah penyebaran korona. Sebagian besar wilayah merah itu berada di Jawa yang mencapai 8 daerah. Adapun wilayah Sumatera ada 5 dan Kalimantan 3. “Jadi ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana kita bisa mengawasi proses penyelenggaraan Pilkada ini dengan baik di situasi dan tantangan yang mau tidak mau harus kita hadapi," katanya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa-masa krusial pilkada ini. Pihaknya tidak ingin pilkada justru berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.
Dia mengingatkan bahwa gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepada para calon pemimpin di daerah, dia meminta mereka bisa manfaatkan sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik. “Dan jangan lelah mengampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Bersikaplah dengan penuh tanggung jawab dan jangan melakukan kampanye yang memicu kerumunan,” ungkapnya. (Baca juga: Sekolah Tatap Muka, Perlu Patroli Khusus Awasi Mobilisasi Siswa)
tulis komentar anda