Dimensi Empirik Cita-cita Demokrasi Indonesia

Mereka boleh berbicara tentang apa saja, bukannya malah dibungkam. Mereka dapat menikmati media massa yang bebas menulis dan menyiarkan sepanjang tidak menghina, memfitnah dan mengadu domba masyarakat. Sementara rakyat dapat setiap waktu berkumpul mendirikan organisasi apa pun, apakah itu organisasi sosial, ekonomi, keagamaan atau politik. Akhirnya, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan di mana rakyat bebas dari rasa takut.

Ironisnya, yang terjadi beberapa tahun belakangan justru sebaliknya. Instrumen kebijakan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diundangkan pada tahun 2008 misalnya, seringkali dijadikan alat untuk menghukum perbedaan pendapat, tak terkecuali bagi masyarakat yang kritis terhadap penguasa. Penangkapan para aktivis dan jurnalis akan tetap menjadi dinamika dalam semua pemerintahan.



Sebuah Harapan

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi sosial yang sangat fundamental. Proses transformasi ini merupakan produk dari pembangunan nasional yang telah berlangsung selama ini. Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dengan tingkat distribusi yang masih belum baik.

Beberapa indikator yang positif antara lain meningkatnya pendapatan perkapita, kemampuan baca tulis orang dewasa, tingkat urbanisasi yang tinggi serta makin banyaknya masyarakat yang diekspos oleh media massa. Selain itu satu hal yang sangat jelas adalah proporsi orang yang mengalami peningkatan kemampuan politik di negara kita meningkat, ini terbukti dari besarnya jumlah pemilih muda yang semakin bertambah pada setiap pemilu.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Dampak dari semua itu adalah tuntutan ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis. Pemerintah tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan antisipasi yang positif, kemudian melakukan adaptasi terhadap perubahan sosial tersebut, caranya antara lain dengan memperbaiki interaksi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, media massa dan parpol. Sebab salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Masyarakat dapat menggunakan haknya tanpa ada rasa khawatir menghadapi risiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras.