Pengurangan Jatah Menteri Gerindra Berpotensi Rusak 'Kemesraan' Jokowi-Prabowo
Senin, 30 November 2020 - 06:51 WIB
"Nah mungkin karena itulah justru ada upaya untuk memecah hubungan baik ini. Tentu ada banyak kepentingan politik untuk memecah hubungan baik kedua tokoh dan juga partai ini. Salah satunya melalui penangkapan Pak Edi Prabowo ini. Kasus ini kemungkinan akan dijadikan pintu untuk merusak hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi," katanya.
Ray mengatakan, Edhy Prabowo merupakan tangan kanan Prabowo. Hubungan keduanya sangat dekat. Sehingga, bila orang yang paling dekat dengan Prabowo tersangkut kasus pidana tentu sedikit banyak akan membuat gejolak dan perasaan di dalam diri Prabowo. (Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa? )
Apalagi, menurut Ray, jika kondisi itu diperkuat dengan pengurangan jatah menteri dari Gerindra di kabinet Jokowi nanti. Ia melihat hubungan Jokowi dan Prabowo kemungkinan akan makin renggang. Dan karena itu, upaya mengurangi jatah Gerindra di dalam kabinet adalah langkah berikut dari upaya meretakan hubungan yang apik tersebut.
"Hanya kedewasaan, kecermatan, kerterbukaan dan kematangan politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah yang bisa mengendalikan upaya itu," kata mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
Ray mengatakan, Edhy Prabowo merupakan tangan kanan Prabowo. Hubungan keduanya sangat dekat. Sehingga, bila orang yang paling dekat dengan Prabowo tersangkut kasus pidana tentu sedikit banyak akan membuat gejolak dan perasaan di dalam diri Prabowo. (Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa? )
Apalagi, menurut Ray, jika kondisi itu diperkuat dengan pengurangan jatah menteri dari Gerindra di kabinet Jokowi nanti. Ia melihat hubungan Jokowi dan Prabowo kemungkinan akan makin renggang. Dan karena itu, upaya mengurangi jatah Gerindra di dalam kabinet adalah langkah berikut dari upaya meretakan hubungan yang apik tersebut.
"Hanya kedewasaan, kecermatan, kerterbukaan dan kematangan politik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo lah yang bisa mengendalikan upaya itu," kata mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.
(abd)
Lihat Juga :