Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa?
Sabtu, 28 November 2020 - 09:19 WIB
loading...
Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol saat digiring petugas untuk dihadirkan dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam. Foto/SINDO/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai sebaiknya kursi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pengganti Edhy Prabowo diberikan ke partai lain, bukan lagi untuk Gerindra. Diketahui,Edhy Prabowo telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran jadi tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
"Nah kalau untuk kalkulasi elite mungkin seperti ini kalkulasinya, karena Gerindra mungkin sudah dianggap sudah mencederai kepercayaannya Pak Jokowi," ujar Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Adapun mencederai kepercayaan Presiden Jokowi dimaksud yakni menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. "Terus kemudian problemnya adalah harusnya dihukum dong, kan gitu. Harusnya jangan Gerindra lagi dong gitu, mungkin pandangan ini muncul di elite karena elite merasa harusnya ada share of power yang lebih bagus gitu," tuturnya.
Kunto pun memprediksi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . "Sebagai partai yang mengusung dan partainya Pak Jokowi justru dapat jatahnya enggak banyak-banyak amat di kabinetnya ini gitu, sehingga ada pandangan saya sendiri memandang mungkin PDIP bisa menawarkan kader yang terbaiknya untuk duduk di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini," katanya.
Alternatif lain, dia memprediksi bahwa Partai Golkar juga berpeluang untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo itu. "Tapi sekali lagi menurut saya yang ideal bagi Pak Jokowi hari ini adalah memilih ya kalaupun harus dari partai, tapi kualitas dan bobot ketokohan atau kemampuan tokoh untuk memimpin sebuah kementerian yang dianggap strategis haruslah jadi faktor yang lebih penting daripada bendera partai apa yang dia usung," pungkasnya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
(Baca juga: Nelayan Berharap Pengganti Edhy Prabowo dari Kalangan Profesional ).
"Nah kalau untuk kalkulasi elite mungkin seperti ini kalkulasinya, karena Gerindra mungkin sudah dianggap sudah mencederai kepercayaannya Pak Jokowi," ujar Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Adapun mencederai kepercayaan Presiden Jokowi dimaksud yakni menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. "Terus kemudian problemnya adalah harusnya dihukum dong, kan gitu. Harusnya jangan Gerindra lagi dong gitu, mungkin pandangan ini muncul di elite karena elite merasa harusnya ada share of power yang lebih bagus gitu," tuturnya.
Kunto pun memprediksi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . "Sebagai partai yang mengusung dan partainya Pak Jokowi justru dapat jatahnya enggak banyak-banyak amat di kabinetnya ini gitu, sehingga ada pandangan saya sendiri memandang mungkin PDIP bisa menawarkan kader yang terbaiknya untuk duduk di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini," katanya.
Alternatif lain, dia memprediksi bahwa Partai Golkar juga berpeluang untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo itu. "Tapi sekali lagi menurut saya yang ideal bagi Pak Jokowi hari ini adalah memilih ya kalaupun harus dari partai, tapi kualitas dan bobot ketokohan atau kemampuan tokoh untuk memimpin sebuah kementerian yang dianggap strategis haruslah jadi faktor yang lebih penting daripada bendera partai apa yang dia usung," pungkasnya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
(Baca juga: Nelayan Berharap Pengganti Edhy Prabowo dari Kalangan Profesional ).
Lihat Juga :
