Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Edhy Prabowo Tersangka, Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Siapa?
loading...
Edhy Prabowo mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol saat digiring petugas untuk dihadirkan dalam konferensi pers, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam. Foto/SINDO/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai sebaiknya kursi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) pengganti Edhy Prabowo diberikan ke partai lain, bukan lagi untuk Gerindra. Diketahui,Edhy Prabowo telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran jadi tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
"Nah kalau untuk kalkulasi elite mungkin seperti ini kalkulasinya, karena Gerindra mungkin sudah dianggap sudah mencederai kepercayaannya Pak Jokowi," ujar Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Adapun mencederai kepercayaan Presiden Jokowi dimaksud yakni menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. "Terus kemudian problemnya adalah harusnya dihukum dong, kan gitu. Harusnya jangan Gerindra lagi dong gitu, mungkin pandangan ini muncul di elite karena elite merasa harusnya ada share of power yang lebih bagus gitu," tuturnya.
Kunto pun memprediksi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . "Sebagai partai yang mengusung dan partainya Pak Jokowi justru dapat jatahnya enggak banyak-banyak amat di kabinetnya ini gitu, sehingga ada pandangan saya sendiri memandang mungkin PDIP bisa menawarkan kader yang terbaiknya untuk duduk di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini," katanya.
Alternatif lain, dia memprediksi bahwa Partai Golkar juga berpeluang untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo itu. "Tapi sekali lagi menurut saya yang ideal bagi Pak Jokowi hari ini adalah memilih ya kalaupun harus dari partai, tapi kualitas dan bobot ketokohan atau kemampuan tokoh untuk memimpin sebuah kementerian yang dianggap strategis haruslah jadi faktor yang lebih penting daripada bendera partai apa yang dia usung," pungkasnya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
( ).
Sementara, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai perlunya menata ulang terhadap elemen kelembagaan di dalam kementerian tersebut. "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
( ).
Terkait posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi Menteri KP Ad Interim, Arif mengingatkan bahwa masa jabatan itu hanya singkat. Lantaran itu, dirinya meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.
"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," pungkas Arif.
"Nah kalau untuk kalkulasi elite mungkin seperti ini kalkulasinya, karena Gerindra mungkin sudah dianggap sudah mencederai kepercayaannya Pak Jokowi," ujar Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Adapun mencederai kepercayaan Presiden Jokowi dimaksud yakni menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. "Terus kemudian problemnya adalah harusnya dihukum dong, kan gitu. Harusnya jangan Gerindra lagi dong gitu, mungkin pandangan ini muncul di elite karena elite merasa harusnya ada share of power yang lebih bagus gitu," tuturnya.
Kunto pun memprediksi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . "Sebagai partai yang mengusung dan partainya Pak Jokowi justru dapat jatahnya enggak banyak-banyak amat di kabinetnya ini gitu, sehingga ada pandangan saya sendiri memandang mungkin PDIP bisa menawarkan kader yang terbaiknya untuk duduk di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini," katanya.
Alternatif lain, dia memprediksi bahwa Partai Golkar juga berpeluang untuk mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo itu. "Tapi sekali lagi menurut saya yang ideal bagi Pak Jokowi hari ini adalah memilih ya kalaupun harus dari partai, tapi kualitas dan bobot ketokohan atau kemampuan tokoh untuk memimpin sebuah kementerian yang dianggap strategis haruslah jadi faktor yang lebih penting daripada bendera partai apa yang dia usung," pungkasnya.
Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.
( ).
Sementara, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai perlunya menata ulang terhadap elemen kelembagaan di dalam kementerian tersebut. "Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," kata peneliti DFW Indonesia Muh Arifuddin kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020).
Selain itu, dirinya juga berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," pesannya.
( ).
Terkait posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk menjadi Menteri KP Ad Interim, Arif mengingatkan bahwa masa jabatan itu hanya singkat. Lantaran itu, dirinya meminta agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.
"Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," pungkas Arif.
(zik)
Explore More