Program Perlindungan Sosial untuk Atasi Kemiskinan di Daerah Terpencil
Senin, 16 November 2020 - 17:01 WIB
"Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program perlindungan sosial yang efektif," tambahnya.
Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development KedutaanBesar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerja Sama Pembangunan untuk desentralisasipemerintahan (Kompak) dan perlindungan sosial (Mahkota).
"Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki tantangan geografis," ujar Bishop.
Dalam dua tahun pelaksanaan, Bangga Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial. Kabupaten pelaksana melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional lainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah.
"Bangga Papua merupakan contoh dari Indonesia, di mana inovasi mekanisme digunakan untuk memastikan bahwa populasi di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial. Selanjutnya integrasi Bangga Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, Maliki.
"Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat Bangga Papua untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan berdaya saing," tutupnya.
Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development KedutaanBesar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerja Sama Pembangunan untuk desentralisasipemerintahan (Kompak) dan perlindungan sosial (Mahkota).
"Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki tantangan geografis," ujar Bishop.
Dalam dua tahun pelaksanaan, Bangga Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial. Kabupaten pelaksana melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional lainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah.
"Bangga Papua merupakan contoh dari Indonesia, di mana inovasi mekanisme digunakan untuk memastikan bahwa populasi di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial. Selanjutnya integrasi Bangga Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, Maliki.
"Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat Bangga Papua untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan berdaya saing," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda