Program Perlindungan Sosial untuk Atasi Kemiskinan di Daerah Terpencil

JAKARTA - Beberapa skema perlindungan sosial nasional telah beroperasi di Papua sesuai dengan program kerja Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem perlindungan sosial menyeluruh.

(Baca juga: Kemendikbud Didesak Sanksi Disdik yang Melanggar Aturan Pembukaan Sekolah)

Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar di daerah terpencil seperti Papua, antara lain sulitnya penjangkauan dan pendaftaran penerima manfaat, rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor IndukKependudukan/NIK), serta tingginya biaya hidup.

Sehingga besaran nilai manfaat tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. (Baca juga: Masih Ada 30% Masyarakat Ragu-ragu Diberikan Vaksin Covid-19)

Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga Papua), diluncurkan pada 2017, merupakan salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Banggu Papua adalah bantuan tunai yang menargetkan anak-anak Asli Papua sejak lahir hingga usia empat tahun menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1.000 hari pertamakehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua.

Penerima manfaat menerima transfer tunai sebesar Rp 200.000 per bulan/per anak, dengan pembayaran langsung ke rekening bankibu/wali. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai. Pada Senin, 16 November 2020, Bappenas, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Austalia, menyelenggarakan webinar terkait BANGGA Papua sebagai contoh pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil.

Dalam webinar tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mempresentasikan mengenai beberapapembelajaran penting pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil dan membahas pertimbangan untukpengembangan program tersebut.

"Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp121,5 miliarkepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut," kata Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

"Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program perlindungan sosial yang efektif," tambahnya.

Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development KedutaanBesar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerja Sama Pembangunan untuk desentralisasipemerintahan (Kompak) dan perlindungan sosial (Mahkota).

"Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki tantangan geografis," ujar Bishop.

Dalam dua tahun pelaksanaan, Bangga Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial. Kabupaten pelaksana melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional lainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah.

"Bangga Papua merupakan contoh dari Indonesia, di mana inovasi mekanisme digunakan untuk memastikan bahwa populasi di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial. Selanjutnya integrasi Bangga Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan," kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, Maliki.

"Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat Bangga Papua untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan berdaya saing," tutupnya.