PKS Sebut Gatot Nurmantyo Tak Ingin Ditaklukkan Pemerintah
Rabu, 11 November 2020 - 14:48 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo tak hadir dalam penyerahan penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketidakhadiran Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dalam penyerahan penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada 11 November hari ini, mengundang banyak pertanyaan publik.
(Baca juga: Update, Total 1.807 WNI Positif Covid-19)
Padahal, menteri, pimpinan lembaga negara, mantan menteri dan mantan pimpinan lembaga negara hadir dalam momen sakral itu. (Baca juga: Pakar Imunisasi Sebut EUA Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan Setelah Uji Klinis Selesai)
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera berpandangan bahwa, menerima atau menolak penghargaan negara itu merupakan hak dari setiap warga negara, termasuk Gatot.
"Hak setiap orang untuk bersikap menerima atau menolak. Walau penghargaan ini sebenarnya dari negara," kata Mardani saat dihubungi SINDO Media, Rabu (11/11/2020).
Namun, anggota Komisi II DPR ini menduga, kemungkinan ada unsur politis, sehingga Gatot lebih memilih untuk menolak penghargaan itu di Istana Negara.
"Tapi boleh jadi ada unsur politisnya hingga Pak Gatot menolak," ujarnya.
Menurut legislator asal DKI Jakarta ini, unsur politis itu karena Gatot enggan dikesankan oleh publik, bahwa dirinya yang selama ini vokal telah ditaklukan oleh pemerintah lewat sebuah penghargaan.
"Bisa jadi (tak ingin dianggap takluk). Walau kalau menerima dan tetap bersikap kritis juga bisa," pungkasnya.
(Baca juga: Update, Total 1.807 WNI Positif Covid-19)
Padahal, menteri, pimpinan lembaga negara, mantan menteri dan mantan pimpinan lembaga negara hadir dalam momen sakral itu. (Baca juga: Pakar Imunisasi Sebut EUA Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan Setelah Uji Klinis Selesai)
Menanggapi hal itu, anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera berpandangan bahwa, menerima atau menolak penghargaan negara itu merupakan hak dari setiap warga negara, termasuk Gatot.
"Hak setiap orang untuk bersikap menerima atau menolak. Walau penghargaan ini sebenarnya dari negara," kata Mardani saat dihubungi SINDO Media, Rabu (11/11/2020).
Namun, anggota Komisi II DPR ini menduga, kemungkinan ada unsur politis, sehingga Gatot lebih memilih untuk menolak penghargaan itu di Istana Negara.
"Tapi boleh jadi ada unsur politisnya hingga Pak Gatot menolak," ujarnya.
Menurut legislator asal DKI Jakarta ini, unsur politis itu karena Gatot enggan dikesankan oleh publik, bahwa dirinya yang selama ini vokal telah ditaklukan oleh pemerintah lewat sebuah penghargaan.
"Bisa jadi (tak ingin dianggap takluk). Walau kalau menerima dan tetap bersikap kritis juga bisa," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda