Sependapat dengan Jimly, PKS: Faktanya Covid-19 Jadi Alasan Bajak Demokrasi
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:20 WIB
(Baca juga: Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat dan Berunjuk Rasa ).
Kedua, sambung Mulyanto, dalam kasus UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). "Atas nama penanggulangan dampak ekonomi Covid-19, pembahasan RUU ngebut tidak kenal waktu libur dan waktu reses, meski pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sarat keterbatasan," imbuhnya.
Akibatnya, lanjut dia, aspirasi publik tidak terserap secara maksimal, pembahasan tidak berjalan optimal, bahkan terkesan ugal-ugalan. "Pindah-pindah hotel dan disahkan menjelang tengah malam," ujarnya.
Hasilnya, ujar Mulyanto, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu tanpa dokumen final yang ditandatangani. "Lalu terjadi gonta-ganti naskah hampir lima kali, penambahan pasal, pencabutan pasal, koreksi redaksional dan typo. Itu dilakukan pascapengesahan," ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, sesungguhnya RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulangan Covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. "Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi ," tuturnya.
Kedua, sambung Mulyanto, dalam kasus UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). "Atas nama penanggulangan dampak ekonomi Covid-19, pembahasan RUU ngebut tidak kenal waktu libur dan waktu reses, meski pembahasan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sarat keterbatasan," imbuhnya.
Akibatnya, lanjut dia, aspirasi publik tidak terserap secara maksimal, pembahasan tidak berjalan optimal, bahkan terkesan ugal-ugalan. "Pindah-pindah hotel dan disahkan menjelang tengah malam," ujarnya.
Hasilnya, ujar Mulyanto, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu tanpa dokumen final yang ditandatangani. "Lalu terjadi gonta-ganti naskah hampir lima kali, penambahan pasal, pencabutan pasal, koreksi redaksional dan typo. Itu dilakukan pascapengesahan," ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, sesungguhnya RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulangan Covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. "Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi ," tuturnya.
Lihat Juga :